Wednesday, 16 January 2013
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mengumumkan hasil realisasi kunjungan kapal pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Hasil tahun 2012 kunjungan kapal mencapai 14.680 unit, atau meningkat sekitar 4 % dibanding tahun sebelumnya. Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto mengatakan, peningkatan kunjungan kapal di seluruh Pelabuhan Tanjung Perak ini belum bisa optimal. Penyebabnya, revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) belum dioptimalkan sehingga peningkatan kunjungan kapal tersendat. “Realisasinya sesuai target, tetapi masih bisa lebih optimal lagi,” kata Edi Priyanto. Dijumpai diruang kerjanya,dia menyebutkan tahun 2011 arus kunjungan kapal (ship call) hanya tercatat 14.117. Dari total kapal yang singgah di Tanjung Perak kunjungan kapal masih mendominasi. Sebanyak 12.509 kapal domestik hilir mudik di Tanjung Perak sedangkan 2.171 unit merupakan kapal asing. Adanya asas Cabotage sedikit yang menyebabkan tingginya kunjungan kapal domestik. Asas Cabotage ini adalah aturan yang melarang semua kapal asing melakukan perdagangan dinegara pantai. Artinya negara pantai berhak melarang kapal asing yang berlayar dan berdagang. Penerapan Asas Cabotage didukung ketentuan Hukum Laut International, berkaitan dengan kedaulatan dan yuridiksi negara pantai atas wilayah lautnya.”Hal ini yang menyebabkan kapal asing tidak mudah memasuki wilayah perairan tanpa izin dan alasan jelas, “ lanjut Edi. Sementara untuk tonase atau angkutan yang dibawa kapal menurun dibanding tahun sebelumnya. Bila tahun 2011 mampu mencapai 38.050.941 GT, tahun 2012 menurun menjadi 34.405.702 GT. Sumber : RADAR SURABAYA Hari/tanggal : RABU, 16 Januari 2013
Read more
Wednesday, 16 January 2013

Kadin Jawa Timur meminta pemerintah mempercepat proyek pengembangan pelabuhan strategis untuk mendukung pengusaha pelayaran mendatangkan kapal baru.

Ketua Pengembangan Pelayaran Kadin Jawa Timur Lukman Ladjonu mengatakan pengembangan pelabuhan akan menstimulus pelayaran untuk berinvestasi dengan membeli kapal baru pada tahun ini. Saat ini, menurutnya, harga kapal dunia menurun hingga hampir 50% untuk semua jenis ukuran.

“Pengusaha pelayaran sulit mendatangkan kapal-kapal baru bahkan kapal berskala lebih besar karena infrastruktur tidak siap,” katanya dalam siaran pers.

Data Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) mencatat harga hampir semua jenis kapal baru atau bekas, baik angkuta curah cair, curah kering, kontainer dan general cargo turun secara signifikan akibat dampak krisis global.

INSA memaparkan harga kapal curah kering bekas berusia 10 tahun jenis handymax berkapasitas 52.000 DWT turun 46% menjadi US$ 14,5 juta pada Januari 2013 dibandingkan dengan harga tertinggi pada Mei 2010 sebesar US$ 27 juta.

Harga kapal handymax baru kapasitas 50.000 DWT tercatat US$ 24 juta atau turun 24% ketimbang posisi Agustus 2010 sebesar US$ 31,5 juta. “Selama periode 2010 hingga sekarang, tren harga kapal cenderung turun,” ujarnya.

Dia menilai rencana pelayaran menginvestasikan dana untuk membeli kapal berskala besar dalam waktu dekat akan semakin memperburuk kondisi pelabuhan karena tidak siap menerima kapal baru. “Kunci menurunkan biaya logistik sekarang ini ada di pelabuhan,” ungkapnya.

Lukman juga meminta pemerintah tidak terjebak ke dalam wacana Pendulum Nusantara karena wacana tersebut dinilainya sudah basi.

“Konsep itu sudah dikenal sebelum istilah liner dan tremper diterapkan sekarang. Jika saat ini tetap dibahas dan diwacanakan, itu sudah terlambat.” Menurutnya, pemerintah dan operator pelabuhan seharusnya lebih fokus mempercepat modernisasi pelabuhan ketimbang mewacanakan konsep Pendulum Nusantara.

Dia melihat saat ini merupakan waktunya pemerintah bekerja membangun infrastruktur guna meningkatkan daya saing. Dia mengingatkan era liberalisasi pasar Asean 2015 sudah di depan mata. “Kalau momentum sekarang tidak kita tangkap, kita akan menajdi penonton di negeri sendiri pada saat era liberalisasi pasar ASEAN 2015 diterapkan.”

“Kalai biaya dan tarif kepelabuhan bisa turun 50% - 70%, tarif angkutan laut akan tertolong secara signifikan. Selama ini komponen tarif, pada pelabuhan menelan 60% dari total biaya angkutan laut,”ucapnya.

 

Sumber                         : BISNIS INDONESIA

Hari/tanggal                   : Rabu, 16 Januari 2013

Read more
Wednesday, 16 January 2013

Rencana penambahan fungsi Dermaga Kalimas menjadi area wisata akan mengalami kendala. Itu disebabkan saat ini masih ada beberapa lahan dan gudang di dermaga tersebut yang difungsikan untuk swasta dan komersial. Bahkan, ada yang digunakan secara sepihak.

Beberapa kapal pun tidak tertib saat bersandar. Akhirnya, dermaga 1 kilometer tersebut terkesan kurang penataan.Sebenarnya, dermaga tersebut dikhususkan untuk kapal kayu pelayaran rakyat (pelra). Fakta di lapangan, ternyata bayak kapal besi yang sedang bersandar. Otomatis itu menghambat lalu lintas bagi kapal pelra.

Penataan untuk penambahan fungsi tersebut sudah dimulai. Namun, itu dilakukan secara bertahap dan belum menyentuh bagian dalam dermaga. PT Pelabuhan Indonesia III ( Pelindo ) menyatakan bahwa tahun ini masih disosialisasikan . Hal tersebut memperlama rencana untuk mempecantik dermaga peninggalan Belanda itu.

Humas Pelindo Tanjung Perak Edi Priyanto menerangkan, pada tahun ini penataan kembali berjalan. “Setelah rampung penataan sisi selatan, tahun ini targetnya sosialisasi pada bagian dalam dermaga itu,”terang Edi. Untuk lahan – lahan yang masih bertuan dan disewa, Pelindo akan menawarkan investasi bersama. “Investasi tersebut bisa berupa pembangunan beberapa fasilitas pendukung wisata seperti hotel dan lainnya agar tak terlihat semrawut seperti sekarang,” kata Edi.

Masalah yang sekarang muncul adalah pembebasan area di sekitar Kalimas.Yang menjadi kendala adalah masalah sosial terkait pemukiman liar di sepanjang area Kalimas serta kapal – kapal yang bersandar. Kapal besi yang masih berada di area Dermaga  Kalimas nanti digeser keluar. “ Di sana nanti hanya boleh kapal kayu pelra dan kapal wisata. Kapal besi akan kami pindahkan ke Dermaga Nilam dan Berlian. Sedangkan, untuk masalah pemukiman, Pelindo akan berkoordinasi dengan pemkot seperti rencana sebelumnya:.

Ketua DPC Pelra Tanjung Perak M.Yusup sebenarnya menyambut baik rencana tersebut. Namun, dia ingin kebijakan benar-benar sesuai fungsinya. Sebab, selama ini menurut dia, Di Dermaga Kalimas masih banyak penyelewengan fungsi  tang mengakibatkan kesemrawutan.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Nyoman Gede Saputra menyebutkan, penambahan fungsi tersebut memang ada. Namun, kata dia, penambahan untuk wisata tersebut bertujuan untuk revitalisasi Dermaga Kalimas agar terlihat rapi.

“Karena tempat tersebut peninggalan Belanda dan cikal bakal Pelabuhan Tanjung Perak, memang perlu direvitalisasi,”tegas Nyoman

 

 

Sumber             : Jawa Pos

Hari/tanggal       : Rabu, 16 Januari 2013

Read more
Wednesday, 16 January 2013

Kementrian Perhubungan mulai memprioritaskan

Kenavigasian pelayaran pada tahun ini dengan meyiapkan

Dana Rp 549,59 miliar untuk menambah fasilitas pelabuhan

 

Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Leon Muhamad mengatakan sepanjang tahun lalu pemerintah sudah  menyelesaikan 109 pembangunan pelabuhan sehingga pada tahun ini khusus untuk kenavigasian menjadi prioritas. “Pemerintah sudah selesaikan 109 pelabuhan, dan segera akan diresmika. Khusus untuk navigasi, menjadi prioritas 2013 dari capex (belanja modal) untuk navigasi,”katanya kepada Bisnis belum lam ini.

 

Pada tahun ini, menurutnya, pemerintah akan melanjutkan pembangunan 138 pelabuhan dengan nilai investasi sekitar Rp.5 triliun setelah 109 pelabuhan diselesaikan pada tahun lalu.Mayoritas pembangunan pelabuhan itu terletak di Indonesia Timur guna menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Terkait dengan penyelenggaraan sistem kenavigasian, Leon mengatakan juga akan diarahkan untuk wilayah Selat Sunda dan Selat Lombok dengan penambahan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). “Kalau penambahan SBNP tahun ini 75% kebutuhan dana terpenuhi, tidak kalah penting juga sistem telekomunikasi termasuk penambahan Vessel Traffic System atau VTS akan ditambahkan,”ujarnya. VTS adalah istem pemantauan lalu lintas pelayaran yang diterapkan oleh pelabuhan atau suatu manajemen armada perkapalan, prinsipnya sama seperti sistem yang dipakai oleh Air Traffic Control (ATC) pada dunia penerbangan.

 

TINGKATKAN EFISIENSI

Kemenhub mencatat akan membangun transportasi laut dalam rencana strategis periode 2010-2014 guna meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah, dan mendorong ekonomi nasional. Menteri perhubungan E.E Mangindaan sempat menyatakan soal kenavigasian memang ada kendala dari pembiayaan APBN. Namun, Kemenhub tetap berupaya secara maksimal dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yakni mengupayakan swasta.

 

“Pemerintah memang menawarkan cost revovery melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau public private partnership (PPP), tapi upaya ini bukan pekerjaan mudah,” katanya. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi (PKKPJT) Kementrian Perhubungan juga meminta swasta berinvestasi dalam hal alur pelayaran, pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, dan fasilitas komunikasi dalam bentuk PPP. PPP merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang diatur dengan  Keputusan Presiden sendiri. Aturannya adalah Perpres No.67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang direvisi melalui Perpres No.13 / 2010.

 

Sumber             :           Bisnis Indonesia

Hari/tanggal       :           Rabu, 16 Januari 2013

 

Read more
Thursday, 17 January 2013

Arus Kunjungan Kapal Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sepanjang tahun lalu meningkat 4% menjadi 14.680 unit didorong pelaksanaan asas cabotage yang mewajibkan muatan domestik diangkut kapal Indonesia.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Djarwo Surjanto mengatakan total bobot kapal yang bersandar di Tanjung Perak juga tumbuh 5,4% dari 68,6 juta gross tonnage (GT) menjadi 72,4 juta GT. “Itu artinya terjadi kenaikan arus kunjungan kapal baik dalam satuan unit maupun bobotnya. Perlu diketahui, kapal berbendera Indonesia sangat mendominasi,” jelasnya.

Volume kapal berbendera Indonesia yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak mencapai 12.509 unit dengan bobot 38,05 juta GT. Adapun, kapal berbendera asing sebanyak 2.171 unit dengan bobot 34,4 juta GT. ”Untuk satuan unit, komposisi kapal domestik dan asing memang cukup jauh yakni 85% berbanding 15%. Namu, berat kapal secara keseluruhan hanya selisih sedikit,” ujarnya. Volume kunjungan kapal di Tanjung Perak yang mencapai 14.680 unit didominasi angkutan peti kemas sebesar 32,9%.

Djarwo mengungkapkan pergerakan kapal peti kemas tercatat sebanyak 4.831 unit dengan satuan bobot mencapai 35,9 juta GT. Menurut Djarwo, pihaknya juga merekam aktivitas kunjungan kapal nonkontainer, tanker, kapal penumpang,serta sarana angkutan lainnya. Total kapal nonkontainer yang sempat bersandar di Tanjung Perak sepanjang tahun lalu tercatat 3.383 unit, kapal penumpang sebanyak 1.390 unit, kapal tanker tercatat 1.376 unit, serta jenis kapal lainnya 3.700 unit. Djarwo nerharap pergerakan kapal niaga berbendera Indonesia baik dalam satuan unit maupun bobot terus meningkat seiring dengan realisasi pemberlakuan azas cabotage.

KELUHAN PELAYARAN

Pelaku industri pelayaran mengeluhkan konsistensi pemerintah dalam mendorong azas cabotage, hal ini dipicu insentif bagi industri tak kunjung datang.Inisiasi kontrak jangka panjang dibutuhkan untuk menumbuhkan gairah investasi sektor pelayaran.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Undang-Undang (UU) No.17/2008 tentang Pelayaran mengingat pajak dan biaya komponen kapal masih sangat membebani industri pelayaran nasional.

Menurutnya, sektor pajak berkontribusi 17% pada pembengkakan biaya produksi kapal. Belum lagi, imbuhnya, pembelian komponen kapal dari luar negeri juga dikenakan pajak sebesar 10%. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberlakukan keistimewaan bagi sektor pembiayaan.

Sumber : Bisnis Indonesia

Hari, tanggal : Kamis, 17 Januari 2013

Read more
Friday, 09 November 2012

Saat ini PT Pelindo Marine Service sedang mengembangkan bisnis perusahaan di bidang kemaritiman yaitu Pelayanan Pemeliharaan Kedalaman Kolam Terminal Pelabuhan.  Dalam pelaksanaannya PT PMS di dukung oleh armada berupa pompa mesin keruk (mini dredger) yaitu alat/fasilitas berupa alat apung sederhana yang dapat difungsikan sebagai alat pengerukan dasar laut disekitar kolam terminal pelabuhan area olah gerak kapal bersandar di tambatan.

Pemeliharaan Kolam Terminal Pelabuhan dengan menggunakan Mini Dredger ini merupakan Produk dan layanan  pertama di Indonesia, dikatakan yang pertama karena  yang biasa ada dan dikenal adalah pelaksanaan pengerukan menggunakan kapal setara pekerjaan Capital Dredging yang dilaksanakan oleh perusahaan pengerukan.

Mini Dredger merupakan fasilitas alat hasil karya/rakitan tim kerja dari PT PMS yang merupakan teknologi tepat guna, murah, sederhana dan yang paling penting merupakan hasil dari inovasi anak bangsa. Target operasionalisasi dari Mini Dredger adalah  Pemeliharaan Kolam Terminal di beberapa terminal pelabuhan khususnya yang dioperasikan oleh PT Pelindo III (Persero) dan nantinya bisa melayani BUP lainnya.

SPESIFIKASI TEKNIS MINI DREDGER (MODEL PERDANA) :

GENERAL

Vessel Name

:

PMS MD-306 & MD-315

Year of Built

:

2012

Kind of Vessel

:

Submersible Pump  Dredger

Length Overall

:

6.00 m

Breadth Moulded

:

4.60 m

Depth Moulded

:

1.50 m

Design Draft

:

1.00 m

 

 

 

TANK CAPACITY, FO Tank (Diesel)

:

10.8 m3 (approx)

PROPULSION UNIT, One (1) unit of   40 HP

:

Outboard, Yamaha

DREDGING EQUIPMENT, Submersible Pump 

:

One (1) unit of  360 m3/hr, 300 m head,Dragflow

DECK MACHINERY

:

1 x Submersible Pump Winch, 1 x Windlass , 2 x Anchor

DISCHARGING SYSTEM

:

1 x Set of 300 m Spool Pipe c/w floater drum

COMMUNICATION SYSTEM & NAVIGATION AID

:

1 unit Radio VHF, 1 unit GPS, 1 unit Echosounder

 

Latar belakang pembuatan Mini Dredger ini pada dasarnya menjawab 3  kontinum/kondisi yaitu: 

Kontinum Pertama

:

Rosponsibilitas vs Performansi

Responsibility

:

Berdasar ketentuan normatif bahwa pemeliharaan kedalaman alur/kolam dan merupakan tanggungjawab pemerintahan tetapi sebagaimana diketahui bahwa pada kenyataannya  anggaran pemerintah terbatas sehingga pelaksanaannya berdasarkan prioritas.

Performansi

:

Pelindo sebagai BUMN yang mengelola terminal pelabuhan selalu dituntut untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) terkait dengan permasalahan  pelabuhan yang salah satunya adalah standar kedalaman kolam.

 

 

 

Kontinum Kedua

:

Investasi vs Skala Ekonomi

Investasi

:

Kegiatan pengerukan di pelabuhan secara umum membutuhkan peralatan berupa kapal keruk dan fasilitas pendukungnya yang membutuhkan nilai investasi tinggi dan skala biaya operasionalnya cukup mahal. Wajarlah kalau perusahaan pengerukan memberlakukan tariffnya cukup mahal hal tersebut disebabkan aktifitas pengerukan memiliki nilai operasinya tinggi.

Skala Ekonomi

:

Nilai investasi dan skala usaha penegerukan akan semakin tidak menguntungkan manakala tingkat permintaan keruk (Demand) tidak mencapai skala produksi yang diharapkan. Di sisi lain Pelindo yang membutuhkan jasa pengerukan terkadang harus membayar tinggi mempertimbangkan besarnya biaya investasi dan operasional kapal keruk yang ada selama ini.

 

 

 

Kontinum Ketiga

:

Kompetensi vs Peluang 

Kompetensi

:

PT PMS yang fokus organisasinya berkegiatan di bidang usaha perkapalan, mempunyai kapsitas SDM yang berkemampuan dalam upaya rekayasa teknologi perkapalan (Naval Arsitech, Marine Engineering, Electrical Engineering, Nautical Survey) sehingga memungkinkan untuk merancang bangun jenis alat apung untuk kepentingan keruk yang murah dan tepat guna. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan selesainya membangun 2 (dua) unit Mini Dredger yang saat ini telah diuji coba operasional.

Peluang / Potensi

:

PT PMS yang telah berdiri mandiri sebagai perusahaan di bidang perkapalan melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk membantu mengatasi stagnan kontinum diatas sekaligus menjadikan potensi pengembangan usaha untuk meraih pendapatan usaha Perusahaan.

 

 

 

Pembangunan Mini Dredger ini dilaksanakan dengan metode Swakelola yang memakan waktu selama 5 (lima) bulan dan telah dikerjakan di galangan kapal milik PT PMS. Selain itu, pembangunan Mini Dredger mengedepankan kordinasi dengan pihak penanggung jawab Kalaiklautan Kapal yaitu Syahbandar.

 

Keunggulan Mini Dredger Hasil Karya PT PMS :

  1. Biaya investasi untuk pembangunan Mini Dredger lebih murah dibandingkan dengan pengadaan jenis kapal keruk yang besar karena menggunakan metode swakelola dan dikerjakan di galangan milik PT PMS.
  2. Biaya perawatan lebih murah karena tidak membutuhkan dock space yang besar bahkan bisa dikerjakan tanpa menggunakan dock space.
  3. Operasionalisasi dan mobilisasinya lebih mudah karena untuk pengiriman Mini Dredger ini bisa melalui jalur darat atau laut. Selain itu, Mini Dredger ini dapat bergerak tanpa harus ditarik karena memliki Propeller sendiri.

 

Dengan apa yang telah kami sampaikan kami berkomitmen bahwa “ kami akan terus mengusahakan dan melakukan penyempurnaan” terhadap hasil karya perdana ini dalam rangka meningkatkan kualitas Mini Dredger beserta kelengkapan pendukungnya demi layanan pemeliharaan kolam terminal yang prima.

 

PT PMS.

Read more