Saturday, 20 April 2013

Upaya PT Pelabuhan Indonesia III memiliki terminal penumpang dalam wkatu dekat akan segera terwujud. Gapura Surya Nusantara yang telah dirobihkan pada 6 Maret lalu, kini telah mulai di bangun dan proses ground breaking telah dilakukan .

General Manager PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Rismarture Sidabutar melalui Manager Umum dan SDM, Khusnul Jakin, Menyebutkan ground breaking itu menandai pembangunan terminal penumpang.

“Peletakan tiang pancang itu langsung menandai pembangunan fisik Terminal Gapura Surya Nusantara,” kata Khusnul kepada Radar Surabaya. Tahap pertama pembangunana Gapura Surya Nusantara adalah konstruksi fisik gedung, sedangkan tahap kedua untuk pengadaan dan sarana pendukung.

Gedung yang menelan biaya sekitar Rp. 66 milyar itu mestinya di bangun akhir 2012 lalu. Tetapi banyaknya pertimbangan, baru pertengahan April tahun ini gedung tersebut dibangun, dan diperkirakan awal 2014 sudah bisa dioperasikan.

Khusnul menambahkan, daya tampung gedung ini dua kali lipat di banding sebelumnya. “Kapasitas awal mampu manmpung 2500 penumpang, dan nantinya bisa mencapai 4000 penumpang per tahunya, “lanjut Khusnul.

Perluasan daya tampung penumpang ini sekaligus untuk mengatasi luberan penumpang pada musim tertentu. Salah satunya arus balik Lebaran dan jelang liburan akhir tahun. Berdasarkan tradisi, ledakan penumpang di tanjung perak terjadi dua pekan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Sebagai catatan, penumpang kapal tahun 2012 lalu menurun disbanding 2012. Faktor penurunan ini tidak leapas murahnya tiket pesawat dan semakin bertambahnya maskapai udara. “tetapi kita memiliki planning yang tidak hanya mengurusi penumpang domestik. Kita juga melayani cruise yang juga memiliki kepentingan yang besar,”urainya.

SUMBER : Bisnis Indonesia

 

 

Read more
Monday, 22 April 2013

PT Pelabuhan Indonesia II memberlakukan tarif tunggal atau single billing terhadap pelayanan kargo impor berstatus less than container load melalui gudang lini 2 di pelabuhan Tanjung Priok per 1 Mei 2013.

Kargo impor berstatus less than container load (LCL) merupakan kegiatan importasi yang dilakukan lebih dari satu pemilik barang dengan dimuat dalam satu container dan butuh penanaganan khusus atau pecah status saat barang di keluarkan dari pelabuhan.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Priok Sofyan Gumelar mengatakan uji coba tariff tunggal kargo LCL telah diterapkan di sejumlah gudang termasuk gudang milik PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan Dwipa Hasta Utama (DHU).

Menurutnya, Fasilitas gudang yang telah diberlakukan system tarif tunggal kargo LCL itu di siapkan loket khusus dan di tempatkan sejumlah petugas guna melayani kegiatan penyelesaian dokumen dan pembayaran.

“Selanjutnya akan di implementasikan ke semua fasilitas gudang yang ada di Pelabuhan, sehingga awal bulan depan sudah berlaku penuh single billing,” ujarnya.

Sofyan menjelaskan mekanisme tariff tunggal kargo LCL itu yakni bekrja sama dengan pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani kegiatan ekspor impor.

Dia menambahkan pola relokasi barang itu mengacu penangananan overbrengen peti kemas. “Jadi , pihak terminal peti kemas asal yang akan mendistribusikan ke gudang mana kargo LCL itu akan di relokasi “tuturnya.

Dengan pola kerja sama yang melibatkan terminal peti kemas asal dalam penanganan kargo LCL, dia meyakini bisa menekan biaya tinggi ekonomi yang selama ini di keluhkan pengguna jasa dalam penanganan impor.

DIa mengaskan pegaturan kargo LCL itu tidak bermaksud menghilangkan peran forwarder konsolidator yang selama ini menjalani bisnis tersebut

“Kami hanya ingin tarif pelayanan di pelabuhan lebih efisien, “tandasnya.

Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento menyatakan pihaknya mendukung penerapan tarif tunggal layanan kargo impor LCL di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurutnya, Implementasi tarif tunggal bias memangkas lebih dari 40% ekonomi biaya tinggi yang terjadi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Selama ini, pelayanan LCL menimbulkan biaya tinggi di Priok. Bayangkan saja sebelumnya untuk mengeluarkan kargo 1m3 pihak importer harus membayar  Rp.8 juta,”ujarnya.

SUMBER : Bisnis Indonesia

Read more
Wednesday, 24 April 2013

Percepatan revitalisasi Alur Pelayaran Surabaya di pastikan tidak tercapai tahun ini. Justru percepatan revitalisasi kemungkinan terlaksana 2014.

Ini seiring dengan rencana PT Pertamina Hulu Energi West Offshore Madura (PHE WMO) yang melakukan lalang  pemindahan pipa gas pada september tahun ini. Sementara lelang pengerjaan alur pelayaran barat Surabaya (APBS) diperkirakan diumumkan bulan September.

Jadwal tersebut sebetulnya meleset dari jadwal awal. Dimana akhir tahun lalu, PT PHE WMO menjanjikan Maret tahun ini melakukan pengerjaan pemindahan pipa pada awal tahun 2014.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, selaku operator pelabuhan resah dengan molornya pemindahan pipa. Masalahnya, Pelindo III tengah membangun Terminal Multipurpose Teluk Lamong dan memiliki keterkaitan dengan APBS. Di satu sisi Pelindo III juga menjadi salah satu  peserta lelang pengerjaan APBS bersama dua perusahan BUMN dan BUMD

“Prinsipnya kami tidak ingin ke Teluk Lamong terganggu dengan pengerjaan APBS, “ kata Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto”.

Djarwo mengakui keterkaitan Teluk Lamong terhadap APBS cukup tinggi. Ini tidak lepas dari pembangunan Teluk Lamong untuk mengurangi dwelling time (lama waktu sejak barang keluar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan)di pelabuhan Tanjung Perak. Sementara APBS dijadikan pintu masuk menuju dermaga Tanjung Perak maupun Teluk Lamong.

“Keinginan kami, pengerjan pemindahan pipa gas dan pengerjaan akan digarap secara simultan. Nanti, kami akan koordinasi dengan PHE WMO tentang jadwal pemindahan pipa, “lanjut alumnus ITB itu.

Sementara program yang disusun Konsorsium Pelindo III selaku peserta lelang APBS adalah memperdalam dan memperlebar alur.

SUMBER : Bisnis Indonesia

 

Read more
Wednesday, 24 April 2013

 General manager PT Pelindo Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Priok Ari Henryanto mengatakan rencana penaikan ongkos pelabuhan pemuatan/ ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) di pelabuhan Tanjung Priok sudah mendesak guna memberikan kepastian berusaha bagi perusahaan bongkar muat (PBM) sebagai mitra Pelindo II.

“Sudah sangat urgent, sedangkan upah buruh bongkar muat sudah naik 3 kali sejak 2008 dan PBM Tanjung priok mesti dipertahankan eksitensinya sebagai mitra Pelindo II,” ujarnya.

Dia menilai penyesuaian tarif bongkar muat itu tidak hanya mendukung operasional PBM tetapi juga untuk mendongkrak produktivitas pelayanan bongkar muat.

Namun, Ari menegaskan pihaknya msi membuka peluang dialog dengan gabungan importer nasioanal seluruh Indonesia (GINSI) dan asosiasi Logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) hingga akhir bulan ini.

“Kalau tidak ada titik temu, saya akan berlakukan tarif baru untuk OPP/OPT di Priok mulai Mei, “tegasnya.

Dia menegaskan OPP/OPT di priok belum pernah di sesuakan sejak 2008, sedangkan PBM harus melakukan investasi di pelabuhan secara berkesinambungan.

Ari juga menepis anggapan bahwa rencana penyesuaian OPP/OPT di priok bertujuan menutupi beban biaya PBM.

KONTRIBUSI

Selama ini, PBM memberikan kontribusi kepada Pelindo II Cabang Tanjung Priok sebesar 40%dari hasil kegiatan bongkar muat.

“Kalau soal kontribusi PBM itu kan sudah diatur dan disetujui PBM terseleksi yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok,”Ujarnya.

Dia juga menyatakan pihaknya siap mengurangi besaran kontribusi PBM menjadi 30% jika standar prokdutivitas jauh dibawah standar yang di tetapkan keuda belah pihak.

Ari mencontohkan standar prokdutivitas bongkar muat peti kemass di dermaga konvensional sebanyak 60.000 twenty foot equivalent unit (TEUs) hingga 80.000 per 100m2 dermaga per tahun.

“Jika melewati standar itu cukup bayar kontribusi 30% tetapi jika dibawh itu kita kenakan pinalti, “tuturnya.

Sampai saat ini, dia mengungkapkan sudah ada satu PBM hamparan jala sagara dari total 16 PBM terseleksi di pelabuhan tanjung priok.

Sementara itu, ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder  Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Sofian  Pane sebelumnya menargetkan pembahasan OPP-OPT di pelabuhan tanjung priuk selesai akhir bulan ini.

Menurutnya, pihaknya sudah bertemu dengan pengurus asosiasi dalam menyikapi rencana penyesuaian OPP-OPT tersebut. “mudah-mudahan pada 1 Mei 2013 sudah ada penetapan tarif yang baru,”ujarnya.

SUMBER : Bisnis Indonesia

Read more
Tuesday, 23 April 2013

Kadin Indonesia mendesak PT Pelabuhan Indonesia II mengurungkan langkah mendirikan 22 anak perusahaan yang bergerak di bidang pendukung usaha kepelabuhan karena berpotensi memonopoli bisnis usaha itu.

Ketua komite tetap Pelaku dan penyedia jasa Logistik Kadin Indonesia Irwan Ardi hasman mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari seluruh asosiasi terkait mengeluhkan langkah BUMN itu merambah sector logistic, transportai, dan pendukung usaha kepelabuhan.

Menurutnya,PT Pelabuhan Indonesia  (Pelindo) II semestinya fokus membenahi biaya logistik yang tinggi di pelabuhan hingga menurunkan tingkat dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih 6 hari.

“Mestinya swasta dan BUM saling mendukung untuk menurunkan biaya logistik, kalau (swasta) sudah diadu dengan BUMN tentu itu tidak baik. Mestinya Pelindo II fokus pada layanan publik,”katanya.

Irwan juga meminta Pelindo II fokus ke bisnis inti mengelola pelabuhan tanpa harus mendirikan hingga 22 anak usaha baru yang merambah jasa pendukung kepelabuhan dan logistik.

Dia menyatakan langkah yang di ambil BUMN itu berpotensi memonopoli bisnis yang mangancam kelangsungan usaha swasta di pelabuhan yang tidak sebanding dalam hal persaingan usaha dengan perseroan yang disokong pemerintah.

Wakil sekretaris Jendral Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mendesak pembatalan pendirian puluhan anak usaha Pelindo II karena berpotensi memonopoli usaha pendukung kepelabuhan. Dia juga mengidikasikan pendirian 22 anak usaha itu bias mendapatkan keistimewaan.

“Kalau dulu Presiden Soekarno bilang bahwa kita menghadapi bangsa sendiri, itu benar, karena saat ini kami berhadapan dengan BUMN asing. “ paparnya.

Dia menyatakan pihaknya sudah melapor hal itu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi itu juga sudah menyatakan ada undikasi awal adanya persaingan usaha tidak sehat.

Tidak berhenti melapor ke KPPU, dia mengungkapkan pihaknya juga sudah menyatakan ada indikasi awal adanya persaingan usaha tidak sehat.

Tidak berhenti melapor ke KPPU, dia mengungkapkan pihaknya juga akan membawa maslah ini ke DPR pada pekan ini.

Ketua umum Asosiasi Pengusaha  Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Bambang K Rachwadi berharap Direktur Utama Pelindo  II Richard Joost Lino itu bisa mempertimbangkan kembali pendirian anak usaha itu karena akan mengancam usaha swasta di pelabuhan.

Sampai saat ini, Dia menuturkan jumlah perusahaan bongkar muat di Jakarta hanya 16 perusahaan sebagai dampak dari seleksi yang ada dari jumlah awalnya 129 perusahaan. Sebelumnya, total perusahaan . Sebelumnya, APBMI di seluruh Indonesia mencapai 1023 perusahaan.

TIDAK MONOPOLI

Sekertaris Perusahaan PT Pelindo II Yan Budi Santoso menyatakan permintaan pembatalan 22 anak usaha itu muncul sebagai akibat adanya kekhawatiran dari perilaku usaha.

“Ini belum jalan. Sebetulnya ini karena kekhawatiran, padahal ada peluang untuk saling bermitra,”katanya.

Dia menilai tidak ada niat perseroan untuk mematikan usaha swasta atau mitra bisnis di pelabuhan yang selama ini sudah berjalan.

Menurutnya, pendirian anak usaha yang bergerak di bidang sewa peti kemas, penyediaan alat, dan sistem informasi itu bertujuan meningkatkan efisiensi di pelabuhan.

“Kami dirikan anak usaha itu ya memanguntuk mandukung core business kami yakni untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan, efisiensi, dan ini nanti akan di tunjang dengan keberadaan anak usaha, “ungkapnya.

Yan Budi menilai pendirian anak usaha itu sebetulnya tidak melawan hokum karena sudah di atur dengan perundang-undangan

SUMBER : Bisnis Indonesia

Read more
Tuesday, 16 April 2013

Kementrian Perhubungan meningkatkan fungsi sistem pemantauan lalu lintas pelayaran atau vessel traffic system di empat pelabuhan utama di Indonesia.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Boby R Mamahit mengatakan peningkatan fungsi itu bertujuan meningkatkan keselamatan di pelabuhan. Selama ini,  vessel traffic system (VTS) hanya berfungsi sebagai pemantau lalu lintas pelayaran di wilayah perairan.

Menurutnya,keempat pelabuhan itu yakni Tanjung Perak Surabaya, Soekarno-Hatta Makassar, Tanjung Priok Jakarta, dan Belawan Medan.Peningkatan fungsi VTS itu direalisasikan dengan menggandeng operator pelabuhan yakni PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, IV guna mensinergikan alat pelayanan lalu lintas pelayaran dengan peralatan yang dimilik oleh BUMN itu.

“VTS yang dimiliki oleh pelabuhan besar itu Surabaya, Makassar , Priok, Belawan selama ini digunakan hanya untuk memantau keselamatan berlayar kapal tapi alat itu bisa disinergikan dengan peralatan yang ada di Pelindo,”.

Beliau mencontohkan bentuk sinergi itu misalnya dalam hal pelayanan pemanduan untuk keselamatan di alur pelabuhan agar nantinya menjadi lebih efisien.

VTS merupakan sistem pemantauan lalu lintas pelayaran yang diterapkan oleh pelabuhan atau suatu manajemen armada perkapalan. Prinsip kerja VTS mirip seperti sistem yang dipakai air traffic control (ATC) di dunia penerbangan.

Sistem VTS digunakan antara lain radar, closed circuit television (CCTV), very high frequency (VHF) radiotelephony, dan automatic identification system (AIS). AIS berfungsi untuk melacak pergerakan kapal dan memberikan keselamatan navigasi di wilayah geografis yang terbatas.

FUNGSI PENJAGAAN

Selain bisa menjaga kestabilan lalu lintas pelayaran, ungkapnya, VTS bisa menjalankan fungsi penjagaan dan pengontrolan kanal lalu lintas agar tercapainya efisiensi multimoda transportasi di suatu pelabuhan.

Kemenhub menjelaskan bahwa peningkatan fungsi VTS di Pelabuhan Tanjung Priok sebetulnya sudah berjalan, hanya saja penerapan secara keseluruhan tinggal menunggu integrasi atau penyatuan aturan dari PT Pelindo II dengan sistem yang dimiliki.

“Nanti aturan setempat mereka akan buat aturan sendiri untuk pengguna VTS sebagai pelayanan untuk keselamatan kapal masuk dan kapal ke luar pelabuhan. Alat sudah ada tinggal sinergi dengan sistem Pelindo itu,”umgkapnya.

Kemenhub mencatat total pagu indikatif untuk program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut pada 2013 sebesar Rp.8,16 triliun dengan pori kenavigasian Rp.594,9 miliar, sisanya untuk penjagaan laut dan pantai, perkapalan, lalu lintas, dan manajemen dan teknis lainnya.

Sepanjang tahun lalu, pemerintah sudah menyelesaikan 109 pembangunan pelabuhan sehingga pada tahun ini khusus untuk kenavigasian menjadi prioritas. Penyelenggaraan sistem kenavigasian juga akan diarahkan ke Selat Sunda dan Selat Lombok dengan penambahan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan tidak kalah penting juga sistem komunikasi termasuk pembangunan VTS.

Menteri perhubungan E.E Mangindaan pernah menyatakan ada kendala di kenavigasian karena pembiayaan APBN terbatas. Menurutnya, Kemenhub tetap berupaya secara maksimal sesuai dengan program MP3EI yakni  mengupayakan keterlibatan swasta dalam mendukung kenavigasian.

Sumber : Bisnis Indonesia

 

 

Read more