Wednesday, 01 May 2013

PT Pelabuhan Indonesia III menunjuk perusahaan asal Finlandia, Konecranes Finland Corporation, untuk menyediakan peralatan bongkar muat di Terminal Multipurpose Teluk Lamong Surabaya.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III Edi Priyanto menjelaskan Konecranes Finland Corporation ( KFC) akan menyediakan sejumlah alat bongkar muat dengan nilai kontrak mencapai US$ 65,998 juta atau setara Rp 641,3 miliar.

“Perusahaan asal Finlandia yang menang lelang dan proses pemotongan pelat pertama produksi ship to shore dilakukan di China. Total semua alat bongkar muat dari beberapa perusahaan asing mencapai Rp 1,5 triliun,” ujarnya kepada Bisnis Minggu (28/4).

Dia menjelaskan perusahaan Finlandia itu juga menggandeng perusahaan subkontraktor asal China Jiangsu Hailong Heavy Machinery Co Ltd guna melakukan pemotongan pelat dan perakitan ship to shore crane.

Menurutnya, perusahaan KFC dijadwalkan mendatangkan 10 unit alat ship to shore (STS) crane yang akan diselesaikan dalam dua tahap yaitu lima unit STS pada 2014 dan lima unit, STS pada 2016.

Selain itu, perusahaan spesialis peralatan bongkar muat asal Finlandia itu juga akan mengerjakan 20 unit automatic stacking crane (ASC) dan lima unit straddle carrier (SC).

Menurut rencana, ungkapnya, sebanyak 10 unit stacking crane dan lima unit SC akan didatangkan pada 2014 serta 10 unit ASC akan diselesaikan pada 2016.

Edi menuturkan KFC menyisihkan peserta lelang dari beberapa negara seperti China dan Korea Selatan. Saat ini, Pelindo III juga menggandeng perusahaan asal Perancis Gaussin SA untuk mendatangkan 50 unit  automated terminal tractor (ATT) senilai US$ 10,850 juta.

Dia menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan asal Australia, Realtime Business Solution PTY Ltd untuk menyediakan sistem informasi dan teknologi dengan nilai      US$ 8,255 juta.

Menurutnya, proyek pengadaan alat bongkar muat yang menghabiskan anggaran Rp.1,5 triliun itu digunakan secara bertahap pada saat Terminal Multipurpose Teluk Lamong beroperasi pada Triwulan II/2014.

PT Pelindo III, imbuhnya, menunjuk sebuah perusahaan pengawas pengadaan alat bongkar muat asal Perancis Bureau Veritas guna melakukan pengawasan. Menurutnya, Bureau Veritas Cabang China akan melakukan pengawasan dan inspeksi pengerjaan sejumlah alat bongkar muat dan memberikan pelaporan kepada pihak Bureau Varietas Indonesia.

Pengawasan akan dilakukan oleh 20 orang petugas dari Bureau Veritas China untuk menjamin kesesuaian spesifikasi peralatan bongkar muat yang dipesan. Dia juga menyatakan PT Pelindo III juga merupakan pengelola pelabuhan pertama yang menggunakan ASC di Indonesia.

Penggunaan alat bongkar muat itu dapat menghemat biaya operasional, biaya bahan bakar serta ramah lingkungan. Bila menggunakan ASC, imbuhnya, alat bongkar muat itu dioperasikan dengan tenaga listrik tanpa bahan bakar minyak jenis solar.

Pengoperasian kegiatan lift on dan lift off peti kemas di lapangan penumpang atau container yard (CY) menggunakan ASC berpenggerak elektrik yang beroperasi secara otomatis.

Sumber : Bisnis Indonesia

 

Read more
Tuesday, 30 April 2013

Pelabuhan Teluk Bayur yang sebelumnya bernama Emmahaven ini dibangun sejak zaman kolonial Belanda sekitar 1888 – 1893 yang berfungsi sebagai pintu gerbang antarpulau serta ointu gerbang ekspor impor dari dan ke Sumatra Barat.

Pelabuhan itu dulu berpondasi kayu. Pengembangan pernah dilakukan di pelabuhan yang terletak di sebelah barat Padang itu dalam waktu 1988 – 1992. Pelabuhan yang berada dibawah Pelindo II itu terkesan terbengkalai tak terurus hingga pertengahan 2011.

Akhirnya, Pelindo II berusaha memugar kembali pelabuhan dan mengembalikan kejayaan satu-satunya pelabuhan di Sumatra Barat itu.

Pelindo II merevitalisasi Pelabuhan Teluk Bayur menjadi terminal peti kemas dengan total investasi sekitar Rp. 1,76 triliun selama periode 2011 – 2016.

Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menuturkan saat ini investasi yang telah ditanam di terminal seluas 48.886 m2 itu mencapai Rp. 675 miliar.

“Investasi terbesar berada di pengembangan peti kemas dengan total Rp.250 miliar. Teluk Bayur pun berubah wajah dari dulu berpondasi kayu kini menjadi pelabuhan berpondasi beton. Bahkan, Pelabuhan Teluk Bayur telah menjadi terminal peti kemas pertama di Sumatra Barat.

Saat ini, pelabuhan itu memiliki 12 unit dermaga dengan total panjang 1.613 m. Selain itu, Teluk Bayur ini juga telah dilengkapi beberapa fasilitas penunjang, seperti gantry luffing crane, gantry jib crane, wheel loader, dan berbagai ekskavator lainnya.

Pelindo II bersyukur mampu menyelesaikan perbaikan pelabuhan sehingga mampu memenuhi permintaan pasar. Bahkan, pembenahan demi pembenahan dilakukan BUMN itu untuk menggenjot kinerja pelabuhan. “Investasi akan terus dilanjutkan hingga 2016 mendatang.

Perseroan menargetkan laba bersih Teluk Bayur harus tumbuh hampir 400% menjadi Rp. 150 miliar tahun ini. Lokasi pelabuhan sebagai salah satu dari sedikit pelabuhan yang ada di punggung barat Pulau Sumatra turut menjadikan pelabuhan tersebut sebagai aset yang potensial dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sumber : Bisnis Indonesia

Read more
Tuesday, 30 April 2013

Pelabuhan penyebrangan Paciran, Lamongan, akan menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sebab, semua angkutan penyebrangan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akan dialihkan ke Pelabuhan Paciran itu.

Pernyataan itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur Wahid Wahyudi saat peresmian pelabuhan penyebrangan Paciran oleh Wakil Mentri Perhubungan RI Bambang Susanto kemarin (29/4).

Dengan begitu, tingkat kepadatan Tanjung Perak yang terus meningkat saat ini akan terurai. Apalagi di Pelabuhan Tanjung Perak sebenarnya tidak ada dermaga untuk angkutan penyebrangan. Angkutan penyebrangan yang ada saat ini memanfaatkan fasilitas angkatan laut.

Wahid mengungkapkan, operasional Pelabuhan Paciran akan difokuskan untuk rute-rute baru, yang belum ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Rute pertama yang juga diresmikan Wamenhub kemarin adalah rute Paciran – Garongkong Sulsel, menggunakan kapal motor penumpang (KMP) Jatra III milik PT ASDP Ferry (Persero) dengan lama palayaran + 20 jam.

Secara bertahap sampai akhir 2013, akan dibuka rute baru lagi Paciran-Gresik-Bawean, kemudian disusul Paciran-Pulang Pisau (Kalimantan Tengah) dan Paciran-Kendal-Jakarta.

Wamenhub Bambang Susantono mengungkapkan, pembangunan pelabuhan penyebrangan merupakan bagian dari program domestic conectifity sabuk selatan. Yakni,kombinasi antara jalan nasional dan pelabuhan penyebrangan. Hingga saat ini telah ada 177 lintasan perhubungan laut, yang dilayani 271 unit kapal.

Saat ini mulai Aceh, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Maluku sudah tersambung jalur darat dan laut. Tinggal dari Dobo, Maluku Tenggarake Papua yang belum tersambung. Kalau itu sudah, tentu pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke telah bisa tersambung alat transportasi.

Sumber : Jawa Pos

 

 

 

Read more
Saturday, 27 April 2013

Pefindo (Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia) telah menetapkan peringkat "idAA+" untuk PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. "Peringkat mencerminkan potensi dukungan pemerintah pada Pelindo III karena kepentingan strategis dari pelabuhan," kata Vonny Widjaja, analis Pefindo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin Jum’at (26/4).

Selain itu, peringkat Pelindo III mencerminkan posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan pelabuhan utama di Indonesia, dan kemampuan perusahaan mempertahankan marjin yang stabil dan proteksi arus kas yang kuat. Namun, peringkat dibatasi oleh meningkatnya leverage keuangan perusahaan untuk mendukung ekspansi usaha dan karakteristik industri pelabuhan yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan peraturan pemerintah.

Pelindo III adalah badan usaha milik negara yang menyediakan fasilitas jasa kepelabuhan melalui 43 pelabuhan pada 17 cabang di tujuh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pelindo III dianggap memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan dalam jangka panjang.  Pemeringkatan didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh Pefindo dari Pelindo III serta laporan keuangan tahun 2011 dan tahun 2012.

Pemeringkatan perusahaan tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kementerian BUMN, bahwa BUMN agar segera melaksanakan pemeringkatan perusahaan (corporate rating) pada tahun 2013 ini dengan menunjuk lembaga pemeringkat independen.

“Atas arahan itulah PT Pelindo III menunjuk Pefindo untuk melakukan pemeringkatan perusahaan Pelindo III,” kata Edi Priyanto, Kepala Humas PT Pelindo III, Sabtu (27/4).

Hal yang mendasari Pelindo III mendapat predikat "idAA+" adalah potensi dukungan pemerintah terhadap program pengembangan pelabuhan.  Mengingat Pelindo III merupakan salah satu pengelola pelabuhan utama di Indonesia yang ikut menjaga stabilitas ekonomi bangsa.  Terlebih lagi, 100 persen saham Pelindo III dimiliki oleh pemerintah.

Sementara itu, predikat Stable Outlook diberikan atas dasar kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas usaha yang dijalankan.  Predikat itu akan dipertahankan jika Pelindo III mampu mewujudkan segala harapan atas investasi yang ditanamkan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong.  Bukan hanya itu, Pelindo III juga diharapkan mampu meningkatkan rasio keuangan secara bertahap.

Sumber : dermaga.com

Read more
Sunday, 28 April 2013

Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III (Kopelindo 3) kini memiliki gedung kantor baru sebagai pusat kegiatan seluruh pegawai koperasi dan menjalankan usahanya.  Gedung itu berada di Jalan Perak Timur No. 426, Tanjung Perak, Surabaya.  Bangunan berlantai dua tersebut berdiri di atas tanah seluas 1.553 meter persegi yang merupakan eks kantor PT Dumas.

Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, menyatakan bahwa kepemilikan gedung baru Kopelindo 3 yang megah merupakan perwujudan dari kesuksesan pengelolaan koperasi.  Menurutnya, Kopelindo 3 berkembang cukup pesat dan bisa menyejahterakan para anggotanya.

“Jika kita lihat, gedung baru ini bernuansa kolonial, artinya ini bangunan lama yang mencerminkan nilai dari bangunan itu sendiri.  Jika Kopelindo 3 ini bukan koperasi yang besar, tidak mungkin Kopelindo 3 bisa memiliki gedung ini,” kata Djarwo saat peresmian gedung baru Kopelindo 3, Selasa (23/4).

Gedung tersebut, tambah Djarwo, akan digunakan sebagai pusat aktivitas kegiatan koperasi.  Menurutnya lantai satu gedung itu akan digunakan sebagai ruangan customer service, kasir, ruang manager koperasi, ruang manager bidang, mushola, dan ruang staf.

Sementara itu, di lantai dua akan difungsikan sebagai ruang rekruitment, ruang rapat, ruang pengurus dan pengawas koperasi, ruang server , ruang arsip, ruang rekreasi, ruang makan dan dapur.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kopelindo 3, Putut Sri Muljanto menjelaskan biaya yang digunakan untuk pengadaan gedung dan renovasi gedung baru Kopelindo 3 mencapai Rp2,6 miliar.

“Kami melakukan renovasi eksterior dan interior gedung ini tanpa mengubah bentuk aslinya.  Kami mempertahankannya karena ini bangunan lama dan kami menganggap ini sebagai cagar budaya,” katanya.

Putut menambahkan, aset yang dimiliki Kopelindo 3 kini mencapai Rp 121 miliar dengan jumlah anggota sebanyak 2.062 anggota.  Dana itu terkumpul dari seluruh kegiatan usaha koperasi yang terdiri dari jasa simpan pinjam, tour-travel dan wisata bahari, persewaan kendaraan, unit pertokoan, layanan cetak dokumen dan jasa kebersihan gedung, kolam pelabuhan serta jasa pengamanan.

“Kopelindo 3 juga menyertakan modal di anak perusahaan Pelindo III.  Kami memiliki saham di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RS PHC), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), dan PT Pelindo Marine Service (PMS),” tambah Putut.

Pada tahun 2012 lalu, Kopelindo III mendapat sejumlah penghargaan yakni Juara I Koperasi Berprestasi Kategori Jasa Propinsi Jawa Timur.  Bukan hanya itu saja, Kopelindo 3 juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan pada puncak Hari Koperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Sumber : dermaga.com

 

 

Read more
Monday, 29 April 2013

Rencananya, penandatanganan tarif baru bongkar muat atau ongkos pelabuhan pemuatan / ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) 2013 oleh asosiasi pengguna dan penyedia jasa di pelabuhan terbesar di Indonesia itu selambat-lambatnya dilakukan pada Selasa (30/4).

Pemberlakuan tarif baru itu menyusul pembahasan dratf final tarif OPP/OPT oleh asosiasi terkait pada Kamis (25/4) yang bertempat di salah satu hotel di Jakarta.

Pembahasan draf final itu diikuti Pengurus Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) dan DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

Semula, pembahasan draf final OPP/OPT dikhawatorkan menemui jalan buntu. Ternyata hal itu terbantahkan setelah seluruh asosiasi penyedia dan pengguna jasa itu bertemu.

Pembahasan tarif yang dimulai sejak pagi itu mencatat tiga alasan yang memicu berlarutnya penyesuaian OPP/OPT di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selama ini, tarif OPP/OPT di pelabuhan itu mengacu pada pedoman tarif kesepakatan 2008. Artinya, tarif itu sudah 5 tahun terakhir belum ada penyesuaian sementara upah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Priok sudah tiga kali mengalami penaikkan.

Tiga hal yang memicu berlarutnya penetapan tarif OPP/OPT itu yakni pertama soal pengelompokan jenis barang. Kedua, standar produktivitas dan investasi perusahaan bongkar muat (PBM) dan Ketiga soal kegiatan pencatatan keluar masuk barang atau tally mandiri yang ingin diakomodasi dalam kesepakatan tarif baru OPP/OPT.

Demi kepentingan ekonomi nasional dan mendukung efisiensi logistik angkutan laut, akhirnya ketiga hal itu disingkirkan dengan alasannya demi mengakomodasi upah buruh bongkar muat. Hasilnya, draft final tarif baru OPP/OPT di Pelabuhan Tanjung Priok disepakati. Bila tidak ada halangan, tarif baru itu bisa diterapkan per 1 Mei 2013.

“Semua Ketua Asosiasi yang hadir sudah menandai dengan paraf di draft final yang telah dikoreksi bersama, dan tinggal ditandatangani bersama kesepakatan OPP/OPT tersebut,” kata Sekjen GINSI Achmad Ridwan Tento.

Draft Final itu juga menyepakati revisi soal besaran OPP/OPT yang diusulkan sebelumnya APBMI DKI Jakarta. Draft itu juga menyoal tata cara kegiatan tally mandiri dikeluarkan dari OPP/OPT dan akan dibuatkan kesepakatan atau aturan tersendiri antara pengguna dan penyedia jasa di pelabuhan.

Sejak awal, Ridwan menyatakan GINSI tidak pernah menolak penyesuaian tarif OPP/OPT itu apalagi demi mengakomodasi upah tenaga bongkar muat di Priok yang akan dinaikkan per          1 Mei 2013. “Pasti ada win-win solution – nya jika semua pihak bisa bertemu dalam pembahasan.” tuturnya.

Dalam draft final OPP/OPT itu disebutkan tarif bongkar muat untuk breakbulk dikenakan Rp. 81.075 per ton untuk fios term dan Rp.67.110 per ton untuk liner term.

Rupanya, semua pihak yang terlibat dalam dalam kesepakatan OPP/OPT itu menyadari bagaimana seharusnya menyikapi kenaikan tarif bongkar muat di Priok. Ketua ALFI DKI Jakarta Sofian Pane menyatakan alasan utama persetujuan itu yakni mengakomodasi kenaikan upah buruh tanpa harus mengurangi daya saing dan efisiensi logistik nasional.

Sumber : Bisnis Indonesia

Read more