Saturday, 27 April 2013

Pefindo (Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia) telah menetapkan peringkat "idAA+" untuk PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. "Peringkat mencerminkan potensi dukungan pemerintah pada Pelindo III karena kepentingan strategis dari pelabuhan," kata Vonny Widjaja, analis Pefindo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin Jum’at (26/4).

Selain itu, peringkat Pelindo III mencerminkan posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan pelabuhan utama di Indonesia, dan kemampuan perusahaan mempertahankan marjin yang stabil dan proteksi arus kas yang kuat. Namun, peringkat dibatasi oleh meningkatnya leverage keuangan perusahaan untuk mendukung ekspansi usaha dan karakteristik industri pelabuhan yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan peraturan pemerintah.

Pelindo III adalah badan usaha milik negara yang menyediakan fasilitas jasa kepelabuhan melalui 43 pelabuhan pada 17 cabang di tujuh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pelindo III dianggap memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan dalam jangka panjang.  Pemeringkatan didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh Pefindo dari Pelindo III serta laporan keuangan tahun 2011 dan tahun 2012.

Pemeringkatan perusahaan tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kementerian BUMN, bahwa BUMN agar segera melaksanakan pemeringkatan perusahaan (corporate rating) pada tahun 2013 ini dengan menunjuk lembaga pemeringkat independen.

“Atas arahan itulah PT Pelindo III menunjuk Pefindo untuk melakukan pemeringkatan perusahaan Pelindo III,” kata Edi Priyanto, Kepala Humas PT Pelindo III, Sabtu (27/4).

Hal yang mendasari Pelindo III mendapat predikat "idAA+" adalah potensi dukungan pemerintah terhadap program pengembangan pelabuhan.  Mengingat Pelindo III merupakan salah satu pengelola pelabuhan utama di Indonesia yang ikut menjaga stabilitas ekonomi bangsa.  Terlebih lagi, 100 persen saham Pelindo III dimiliki oleh pemerintah.

Sementara itu, predikat Stable Outlook diberikan atas dasar kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas usaha yang dijalankan.  Predikat itu akan dipertahankan jika Pelindo III mampu mewujudkan segala harapan atas investasi yang ditanamkan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong.  Bukan hanya itu, Pelindo III juga diharapkan mampu meningkatkan rasio keuangan secara bertahap.

Sumber : dermaga.com

Read more
Sunday, 28 April 2013

Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III (Kopelindo 3) kini memiliki gedung kantor baru sebagai pusat kegiatan seluruh pegawai koperasi dan menjalankan usahanya.  Gedung itu berada di Jalan Perak Timur No. 426, Tanjung Perak, Surabaya.  Bangunan berlantai dua tersebut berdiri di atas tanah seluas 1.553 meter persegi yang merupakan eks kantor PT Dumas.

Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, menyatakan bahwa kepemilikan gedung baru Kopelindo 3 yang megah merupakan perwujudan dari kesuksesan pengelolaan koperasi.  Menurutnya, Kopelindo 3 berkembang cukup pesat dan bisa menyejahterakan para anggotanya.

“Jika kita lihat, gedung baru ini bernuansa kolonial, artinya ini bangunan lama yang mencerminkan nilai dari bangunan itu sendiri.  Jika Kopelindo 3 ini bukan koperasi yang besar, tidak mungkin Kopelindo 3 bisa memiliki gedung ini,” kata Djarwo saat peresmian gedung baru Kopelindo 3, Selasa (23/4).

Gedung tersebut, tambah Djarwo, akan digunakan sebagai pusat aktivitas kegiatan koperasi.  Menurutnya lantai satu gedung itu akan digunakan sebagai ruangan customer service, kasir, ruang manager koperasi, ruang manager bidang, mushola, dan ruang staf.

Sementara itu, di lantai dua akan difungsikan sebagai ruang rekruitment, ruang rapat, ruang pengurus dan pengawas koperasi, ruang server , ruang arsip, ruang rekreasi, ruang makan dan dapur.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kopelindo 3, Putut Sri Muljanto menjelaskan biaya yang digunakan untuk pengadaan gedung dan renovasi gedung baru Kopelindo 3 mencapai Rp2,6 miliar.

“Kami melakukan renovasi eksterior dan interior gedung ini tanpa mengubah bentuk aslinya.  Kami mempertahankannya karena ini bangunan lama dan kami menganggap ini sebagai cagar budaya,” katanya.

Putut menambahkan, aset yang dimiliki Kopelindo 3 kini mencapai Rp 121 miliar dengan jumlah anggota sebanyak 2.062 anggota.  Dana itu terkumpul dari seluruh kegiatan usaha koperasi yang terdiri dari jasa simpan pinjam, tour-travel dan wisata bahari, persewaan kendaraan, unit pertokoan, layanan cetak dokumen dan jasa kebersihan gedung, kolam pelabuhan serta jasa pengamanan.

“Kopelindo 3 juga menyertakan modal di anak perusahaan Pelindo III.  Kami memiliki saham di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RS PHC), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), dan PT Pelindo Marine Service (PMS),” tambah Putut.

Pada tahun 2012 lalu, Kopelindo III mendapat sejumlah penghargaan yakni Juara I Koperasi Berprestasi Kategori Jasa Propinsi Jawa Timur.  Bukan hanya itu saja, Kopelindo 3 juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan pada puncak Hari Koperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Sumber : dermaga.com

 

 

Read more
Monday, 29 April 2013

Rencananya, penandatanganan tarif baru bongkar muat atau ongkos pelabuhan pemuatan / ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) 2013 oleh asosiasi pengguna dan penyedia jasa di pelabuhan terbesar di Indonesia itu selambat-lambatnya dilakukan pada Selasa (30/4).

Pemberlakuan tarif baru itu menyusul pembahasan dratf final tarif OPP/OPT oleh asosiasi terkait pada Kamis (25/4) yang bertempat di salah satu hotel di Jakarta.

Pembahasan draf final itu diikuti Pengurus Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) dan DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta.

Semula, pembahasan draf final OPP/OPT dikhawatorkan menemui jalan buntu. Ternyata hal itu terbantahkan setelah seluruh asosiasi penyedia dan pengguna jasa itu bertemu.

Pembahasan tarif yang dimulai sejak pagi itu mencatat tiga alasan yang memicu berlarutnya penyesuaian OPP/OPT di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selama ini, tarif OPP/OPT di pelabuhan itu mengacu pada pedoman tarif kesepakatan 2008. Artinya, tarif itu sudah 5 tahun terakhir belum ada penyesuaian sementara upah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Priok sudah tiga kali mengalami penaikkan.

Tiga hal yang memicu berlarutnya penetapan tarif OPP/OPT itu yakni pertama soal pengelompokan jenis barang. Kedua, standar produktivitas dan investasi perusahaan bongkar muat (PBM) dan Ketiga soal kegiatan pencatatan keluar masuk barang atau tally mandiri yang ingin diakomodasi dalam kesepakatan tarif baru OPP/OPT.

Demi kepentingan ekonomi nasional dan mendukung efisiensi logistik angkutan laut, akhirnya ketiga hal itu disingkirkan dengan alasannya demi mengakomodasi upah buruh bongkar muat. Hasilnya, draft final tarif baru OPP/OPT di Pelabuhan Tanjung Priok disepakati. Bila tidak ada halangan, tarif baru itu bisa diterapkan per 1 Mei 2013.

“Semua Ketua Asosiasi yang hadir sudah menandai dengan paraf di draft final yang telah dikoreksi bersama, dan tinggal ditandatangani bersama kesepakatan OPP/OPT tersebut,” kata Sekjen GINSI Achmad Ridwan Tento.

Draft Final itu juga menyepakati revisi soal besaran OPP/OPT yang diusulkan sebelumnya APBMI DKI Jakarta. Draft itu juga menyoal tata cara kegiatan tally mandiri dikeluarkan dari OPP/OPT dan akan dibuatkan kesepakatan atau aturan tersendiri antara pengguna dan penyedia jasa di pelabuhan.

Sejak awal, Ridwan menyatakan GINSI tidak pernah menolak penyesuaian tarif OPP/OPT itu apalagi demi mengakomodasi upah tenaga bongkar muat di Priok yang akan dinaikkan per          1 Mei 2013. “Pasti ada win-win solution – nya jika semua pihak bisa bertemu dalam pembahasan.” tuturnya.

Dalam draft final OPP/OPT itu disebutkan tarif bongkar muat untuk breakbulk dikenakan Rp. 81.075 per ton untuk fios term dan Rp.67.110 per ton untuk liner term.

Rupanya, semua pihak yang terlibat dalam dalam kesepakatan OPP/OPT itu menyadari bagaimana seharusnya menyikapi kenaikan tarif bongkar muat di Priok. Ketua ALFI DKI Jakarta Sofian Pane menyatakan alasan utama persetujuan itu yakni mengakomodasi kenaikan upah buruh tanpa harus mengurangi daya saing dan efisiensi logistik nasional.

Sumber : Bisnis Indonesia

Read more
Saturday, 20 April 2013

Upaya PT Pelabuhan Indonesia III memiliki terminal penumpang dalam wkatu dekat akan segera terwujud. Gapura Surya Nusantara yang telah dirobihkan pada 6 Maret lalu, kini telah mulai di bangun dan proses ground breaking telah dilakukan .

General Manager PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Rismarture Sidabutar melalui Manager Umum dan SDM, Khusnul Jakin, Menyebutkan ground breaking itu menandai pembangunan terminal penumpang.

“Peletakan tiang pancang itu langsung menandai pembangunan fisik Terminal Gapura Surya Nusantara,” kata Khusnul kepada Radar Surabaya. Tahap pertama pembangunana Gapura Surya Nusantara adalah konstruksi fisik gedung, sedangkan tahap kedua untuk pengadaan dan sarana pendukung.

Gedung yang menelan biaya sekitar Rp. 66 milyar itu mestinya di bangun akhir 2012 lalu. Tetapi banyaknya pertimbangan, baru pertengahan April tahun ini gedung tersebut dibangun, dan diperkirakan awal 2014 sudah bisa dioperasikan.

Khusnul menambahkan, daya tampung gedung ini dua kali lipat di banding sebelumnya. “Kapasitas awal mampu manmpung 2500 penumpang, dan nantinya bisa mencapai 4000 penumpang per tahunya, “lanjut Khusnul.

Perluasan daya tampung penumpang ini sekaligus untuk mengatasi luberan penumpang pada musim tertentu. Salah satunya arus balik Lebaran dan jelang liburan akhir tahun. Berdasarkan tradisi, ledakan penumpang di tanjung perak terjadi dua pekan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Sebagai catatan, penumpang kapal tahun 2012 lalu menurun disbanding 2012. Faktor penurunan ini tidak leapas murahnya tiket pesawat dan semakin bertambahnya maskapai udara. “tetapi kita memiliki planning yang tidak hanya mengurusi penumpang domestik. Kita juga melayani cruise yang juga memiliki kepentingan yang besar,”urainya.

SUMBER : Bisnis Indonesia

 

 

Read more
Monday, 22 April 2013

PT Pelabuhan Indonesia II memberlakukan tarif tunggal atau single billing terhadap pelayanan kargo impor berstatus less than container load melalui gudang lini 2 di pelabuhan Tanjung Priok per 1 Mei 2013.

Kargo impor berstatus less than container load (LCL) merupakan kegiatan importasi yang dilakukan lebih dari satu pemilik barang dengan dimuat dalam satu container dan butuh penanaganan khusus atau pecah status saat barang di keluarkan dari pelabuhan.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Tanjung Priok Sofyan Gumelar mengatakan uji coba tariff tunggal kargo LCL telah diterapkan di sejumlah gudang termasuk gudang milik PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan Dwipa Hasta Utama (DHU).

Menurutnya, Fasilitas gudang yang telah diberlakukan system tarif tunggal kargo LCL itu di siapkan loket khusus dan di tempatkan sejumlah petugas guna melayani kegiatan penyelesaian dokumen dan pembayaran.

“Selanjutnya akan di implementasikan ke semua fasilitas gudang yang ada di Pelabuhan, sehingga awal bulan depan sudah berlaku penuh single billing,” ujarnya.

Sofyan menjelaskan mekanisme tariff tunggal kargo LCL itu yakni bekrja sama dengan pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani kegiatan ekspor impor.

Dia menambahkan pola relokasi barang itu mengacu penangananan overbrengen peti kemas. “Jadi , pihak terminal peti kemas asal yang akan mendistribusikan ke gudang mana kargo LCL itu akan di relokasi “tuturnya.

Dengan pola kerja sama yang melibatkan terminal peti kemas asal dalam penanganan kargo LCL, dia meyakini bisa menekan biaya tinggi ekonomi yang selama ini di keluhkan pengguna jasa dalam penanganan impor.

DIa mengaskan pegaturan kargo LCL itu tidak bermaksud menghilangkan peran forwarder konsolidator yang selama ini menjalani bisnis tersebut

“Kami hanya ingin tarif pelayanan di pelabuhan lebih efisien, “tandasnya.

Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento menyatakan pihaknya mendukung penerapan tarif tunggal layanan kargo impor LCL di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurutnya, Implementasi tarif tunggal bias memangkas lebih dari 40% ekonomi biaya tinggi yang terjadi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Selama ini, pelayanan LCL menimbulkan biaya tinggi di Priok. Bayangkan saja sebelumnya untuk mengeluarkan kargo 1m3 pihak importer harus membayar  Rp.8 juta,”ujarnya.

SUMBER : Bisnis Indonesia

Read more
Wednesday, 24 April 2013

Percepatan revitalisasi Alur Pelayaran Surabaya di pastikan tidak tercapai tahun ini. Justru percepatan revitalisasi kemungkinan terlaksana 2014.

Ini seiring dengan rencana PT Pertamina Hulu Energi West Offshore Madura (PHE WMO) yang melakukan lalang  pemindahan pipa gas pada september tahun ini. Sementara lelang pengerjaan alur pelayaran barat Surabaya (APBS) diperkirakan diumumkan bulan September.

Jadwal tersebut sebetulnya meleset dari jadwal awal. Dimana akhir tahun lalu, PT PHE WMO menjanjikan Maret tahun ini melakukan pengerjaan pemindahan pipa pada awal tahun 2014.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, selaku operator pelabuhan resah dengan molornya pemindahan pipa. Masalahnya, Pelindo III tengah membangun Terminal Multipurpose Teluk Lamong dan memiliki keterkaitan dengan APBS. Di satu sisi Pelindo III juga menjadi salah satu  peserta lelang pengerjaan APBS bersama dua perusahan BUMN dan BUMD

“Prinsipnya kami tidak ingin ke Teluk Lamong terganggu dengan pengerjaan APBS, “ kata Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto”.

Djarwo mengakui keterkaitan Teluk Lamong terhadap APBS cukup tinggi. Ini tidak lepas dari pembangunan Teluk Lamong untuk mengurangi dwelling time (lama waktu sejak barang keluar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan)di pelabuhan Tanjung Perak. Sementara APBS dijadikan pintu masuk menuju dermaga Tanjung Perak maupun Teluk Lamong.

“Keinginan kami, pengerjan pemindahan pipa gas dan pengerjaan akan digarap secara simultan. Nanti, kami akan koordinasi dengan PHE WMO tentang jadwal pemindahan pipa, “lanjut alumnus ITB itu.

Sementara program yang disusun Konsorsium Pelindo III selaku peserta lelang APBS adalah memperdalam dan memperlebar alur.

SUMBER : Bisnis Indonesia

 

Read more