Thursday, 20 March 2014

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak akan semakin cepat. Sebab, di Pelabuhan tersebut bakal dibangun Logistik Center atau dermaga pusat logistik.

Ada dua lokasi pembangunan itu. Salah satu lokasinya adalah di Terminal Jamrud, “Disana kami akan membangun satu gedung seluas 2 hektar“, ungkap General Manager PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Toto Heli Yanto diruang kerjanya. Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya akan membongkar tiga gudang di sana.

Di antaranya, dua gudang di Terminal Jamrud Selatan dan satu gudang di Terminal Jamrud Utara. Namun, saat ini hal itu belum bisa dilakukan. Sebab, pembongkaran dan pembangunan tersebut masih dilelang.

Meskipun demikian, Toto memperkirakan pembangunan dapat dilakukan pada April mendatang, “Targetnya tahun ini selesai“, ucapannya.

Sementara itu, lokasi pembangunan Logistic Center selanjutnya berada di ring 2 atau diluar pelabuhan. Namun, untuk lokasi tersebut, pihaknya masih mencari lahan milik Pelindo III yang dibuat permukiman.

Sementara itu, Kelaikan kapal menjadi instrumen penting dalam pelayaran. Hal tersebut patut menjadi perhatian. Sebab, masih banyak kapal yang perlu di survey dan diaudit atas pelaksanaan semua aturan keselamatan yang harus dipenuhi.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi klasifikasi dan statutoria yang berlangsung pada hari Senin (17/3) yang lalu. Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Rudiyanto menyebutkan, 21 ribu kapal masih menunggu untuk di survei dan diaudit kelaikan kapal. “Kami selesaikan target itu tahun ini“, tegas Rudiyanto.

Dirut yang belum lama terpilih tersebut menuturkan, dengan sertifikasi yang belum diperbarui, user kapal dapat ditolak ketika merapat ke pelabuhan. “Dengan begitu, meraka mau tidak mau harus mengecek“.(18/03/2014)

Sumber : JAWA POS
Read more
Tuesday, 18 March 2014

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak merambah -bisnis penyediaan gudang terintegrasi dengan layanan bongkar muat barang dari kapal.

General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Perak Toto Heli Yanto menuturkan pengembangan gudang terintegrasi bertujuan meningkatkan efisiensi bongkar muat curah dipelabuhan. “Bongkar curah kering selama ini hanya efektif Sembilan jam, padahal kapal sandar bisa sewaktu-waktu“, jelasnya menambahkan.

Gudang dikawasan Tanjung Perak mayoritas tutup pukul 17.00 dan beroperasi pukul 08.00 keesokan harinya , sehingga setiap hari waktu tunggu bongkar barang bisa 15 jam. Kondisi itu, lanjut Toto, mengakibatkan kapal berkapasitas 3.000 ton memerlukan waktu bongkar sepekan, sehingga biaya ekonomi kapal jadi tinggi.

Menurutnya, langkah perseroan membuat unit bisnis gudang terintegrasi diharapkan bisa mengatasi ekonomi biaya tinggi tersebut. Pengembangan tahap pertama menggunakan lahan dua gudang di Terminal Jamrud seluas 2 hektare.

Diuraikan lebih jauh oleh Toto Heli Yanto, “Izin kementerian BUMN untuk menghapus gudangnya sudah, sehingga tinggal memasukkan anggaran pembangunan bangunan yang baru yang diharapkan bisa menampung hingga 30.000 ton lebih“.

Saat ini gudang sudah tersedia dan kapal yang bersandar bisa langsung dilayani. Sehingga kapal kapasitas 3.000 ton bila semula perlu sepekan untuk menurunkan barang, nantinya hanya perlu 2 hari.

Ditanya soal kebutuhan investasi, Toto belum memastikan besarnya karena akan diajukan dalam rencana kerja anggaran perubahan sehingga bila dukungan dana ada maka unit baru kerja gudang ditargetkan beroperasi 2015 mendatang.

Dia optimis pengelolaan gudang terintegrasi akan meningkatkan kinerja perseroan dan memacu efektivitas usaha. Pasalnya pola serupa yang diterapkan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin berhasil.

“Di sana dulu Petrokimia hanya mengirim 2.000-3.000 ton pupuk dalam kemasan, sekarang bisa 10.000 curah dan dikemas di gudang yang kami sediakan“, tuturnya.

Menurutnya pembesaran daya angkut otomatis meningkatkan efisiensi. Saat yang sama waktu bongkar bisa dipercepat serta kapal sandar bisa dijadwal pasti.

Berkaitan dengan aktivitas bongkar muatan curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, PT Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak akan membangun gudang di kawasan Terminal Jamrud seluas 2 hektar dan berkapasitas lebih dari 30.000 ton serta ditargetkan beroperasi pada tahun 2015. Fasilitas yang terintegrasi dengan layanan bongkar muat curah kering 24 jam itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kapal dan meningkatkan kinerja perseroan. (15/03/2014)

Sumber : BISNIS INDONESIA
Read more
Tuesday, 18 March 2014

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus segera menyelesaikan masalah infrastruktur di luar Terminal Teluk Lamongan ( TTL ).

Pasalnya jika tidak, maka dipastikan pelayanan transportasi laut baik masuk maupun keluar terminal yang akan di operasikan pada Mei 2014 itu akan menanggung biaya tinggi.

Beberapa pelaku usaha pelabuhan di Surabaya mengungkapkan, sekarang ini Pelindo III telah membangun Terminal yang akan di operasikan pada Mei 2014 itu akan menanggung biaya tinggi.

Beberapa pelaku usaha pelabuhan di Surabaya mengungkapkan, sekarang ini Pelindo III telah membangun Terminal Teluk Lamongan dan akan segera di operasikan pada mei 2014. Terminal baru tersebut sangat mendukung percepatan pelayanan angkutan laut dan memecah kepadatan yang selama ini terpusat di pelabuhan Tanjung Perak.

Namun demikian, terminaal baru tersebut masih membutuhkan dukungan kesiapan infrastruktur di luar terminal. Untuk itu, Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jawa Timur harus segera menyelesaikan pelebaran jalan mulai Osowilangon, Branjangan, Kalianak  hingga jalan Gresik. Juga, mengurai kepadatan di jalan Dupak.

“Pelindo III sudah berhasil membangun Terminal Teluk Lamong. Tapi, akses jalan di luar terminal harus mendukung. Pemerintah mestinya cepat tanggap . karena ini urusan kelancaran perdagangan dan ekonomi, baik Surabaya maupun Jawa Timur”, kata salah satu pimpinan PT Meratus Line , Irwan Cahyadi.

Menurut Irwan, kegiatan bongkar muat di Terminal Teluk Lamong pasti lebih cepat di banding terminal lain. Karena, peralatan yang disiapkan serba modern. Tapi, kecepatan tersebut menjadi tidak berarti jika akses transportasi di luar terminal terhambat .

“Bagi pelayaran, ekonomi yang memiliki daya saing tinggi adalah kelancaran. Di mana kapal tidak antri, bongkar cepat, dan barang yang akan di muat selalu siap di terminal. Ini bisa kalau kondisi dalam menuju terminal di jamin lancar“, tukas Irwan.

Apalagi, tambah dia, manajemen Terminal Teluk Lamong pasti memilih kapal besar yang mengangkut petik emas 600-1000 TEUs. Karena dianggap lebih produktif dan tidak banyak waktu terbuang untuk pergantian kapal. Menanggapi adanya beberapa analisa solusi seperti membuka akses jalan tembus Tol Romo Kalisari atau membangun monorail kereta api Teluk Lamong ke Surabaya, Irwan justru menginginkan semua kerencanaan sebaiknya di dasarkan pada kondisi fakta di lapangan dan bukan konsep idealis. Alasannya, Tol Romo Kalisari – Tanjung Perak sudah sangat padat. Bahkan kalau sore hari, kondisi di pintu masuk maupun keluar sering terjadi kemacetan, khusunya pada hari Jumat . “Sementara kalau menggunakan kereta api, [paling banyak 40 sampai 80 box sekali angkut. Tentu akan membutuhkan stasiun cukup panjang dan kecepatan rit-ritan keretanya harus cepat“, kata Irwan.

Program jangka pendek yang paling realistis, tambah Irwan, adalah pemerintah segera memperlebar jalan yang sudah ada. “Semakin cepat semakin baik. Karena kalau penyelesaiannya lambat, pasti biayanya semakin besar“, kata Irwan. (17/03/2014)

Sumber : RADAR SURABAYA
Read more
Tuesday, 18 March 2014

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mendesak Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menggenjot kegiatan pengawasan barang impor untuk menekan kegiatan penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Komite Tetap Bidang Kepabean dan Perpajakan Impor Ekspor Kadin DKI Jakarta, Widijanto mengatakan saat ini pemeriksaan fisik barang impor di Tanjung Priok tergolong terlalu longgar karena hanya sekitar 6% dari total volume impor yang melalui pelabuhan itu.

“Kondisi yang longgar ini rawan penyelundupan sebab banyak importasi yang sebelumnya masuk kategori jalur kuning sehingga tidak perlu di periksa fisik tetapi hanya di lakukan pemeriksaan dokumen”,  ujarnya di sela-sela pertemuan tahunan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Sosialisasi Kebijakan Kepabeanan dan Perpajakan pada hari Rabu (12/3).

Widijanto yang juga menjabat Ketua Lembaga Konsultasi Kepabeanan (LKK) Kadin DKI Jakarta itu menjelaskan kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di Tanjung Priok bisa ditingkatkan atau minimal dikembalikan seperti sebelumnya apalagi saat ini terdapat dua fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).

Kedua fasilitas TPFT itu yakni TPFT CDC Banda yang dioperasikan multi terminal Indonesia (MTI) dan TPFT Graha Segara yang juga merupakan kepanjangan fasilitas dari terminal asal Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas  (TPK) Koja.

Widijanto menegaskan langkah penurunan pengawasan barang impor di Tanjung Priok terjadi saat pelabuhan tersebut dilanda stagnasi akibat menumpuknya ribuan kargo impor yang sudah terlalu lama tidak dikeluarkan oleh pemiliknya saat menjelang lebaran tahun lalu.

“Tetapi sekarang kondisinya sudah relative normal, idealnya kegiatan pemeriksaan fisik barang impor kategori jalur merah dikembalikan seperti  semula. Apalagi petugas pemeriksa Bea dan Cukai di lapangan juga sudah bertambah banyak”, tuturnya.

Saat ini, sistem di Bea dan Cukai sudah lebih baik karena menggunakan sistem online yang cepat terintegrasi dengan terminal TPFT dan beberapa instansi terkait.

Dengan terlalu longgarnya barang impor yang masuk ke pelabuhan Indonesia justru menggangu stabilitas dan daya saing produk nasional dan ketergantungan atas impor akan semakin beesar.

PERAN INTELIJEN

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Sofian Pane mengatakan peran intelijen bea dan cukai harus ditingkatkan untuk menghindari masuknya barang ilegal melalui angkutan laut dan pelabuhan. Pelaku logistik, kata dia, mendorong bea dan cukai menggenjot kineja dengan mengimplementasikan sistem online pada semua lini aktivitas kepabeanan sehingga bisa menekan ongkos logistik.

”Apalagi kita akan menghadapi Asean Economi Communuity 2015, dimana persaingan aktivitas logistik ditingkat ASEAN akan semakin terbuka dan semua instansi di Indenesia mesti bersiap diri”, ujarnya.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok B. Wijayanta menargetkan bisa menurunkan waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau Dwelling Time menjadi 4,7 hari pada tahun ini dengan memperkuat layanan online. Menurutnya, pihaknya sudah menyusun rencana aksi untuk menurunkan dwelling time yang saat ini masih mencapai 8 hari.(13/03/2014)

Sumber : BISNIS INDONESI 
Read more
Monday, 03 March 2014

PT Pelabuhan Indonesia III berancang-ancang untuk menyulap Dermaga Mirah di kompleks Pelabuhan Tanjung Perak sebagai terminal pengiriman distribusi logistik melalui kapal roll on roll off (ro ro).

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelindo III Husein Latief mengatakan bahw a pihaknya telah menyiapkan Dermaga Mirtah untuk menerima lonjakan pengiriman barang non peti kemas. Hal itu sudah sesuai dengan program klasterisasi yang dilakukan Pelindo III pada tahun lalu. “Pertumbuhannya saat ini sudah mencapai 16 persen untuk angkutan short sea shipping ini. Jadi, memang harus kami antisipasi mulai sekarang, sambil melihat perkembangan hingga akhir tahun nanti, “ terang Husein.

Short Sea Shipping atau coastal shipping ini sebenarnya sudah dipaparkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2012. Tetapi, kendala yang dihadapi shipping line (perusahaan pelayaran) adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

Ditambahkan oleh Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto bahwa persiapan infrastruktur di Dermaga Mirah untuk short sea shipping tidak mendesak, dan infrastruktur untuk short sea shipping itu sederhana sehingga tidak membutuhkan peralatan bongkar muat seperti terminal barang dan tidak butuh penguatan dermaga.

Terminal Mirah saat ini melayani peti kemas domestik yang nantinya akan digeser ke Terminal Berlian, Nilam Timur dan Terminal Peti Kemas Surabaya. Dan kedepannya nanti Dermaga Mirah juga dijadikan terminal general cargo. (3/3/2014). 

Sumber : Radar Surabaya
Read more
Monday, 03 March 2014

Persoalan dwelling time yang tinggi di sejumlah pelabuhan bukan hal baru di Indonesia.  Hal ini sudah lama menjadi perhatian serius para pelaku usaha dan juga pemerintah. Apa yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa pada beberapa bulan yang lalu mengenai waktu dwelling time di pelabuhan paling lambat selama empat hari seolah kini tinggal kata-kata saja karena rata-rata dwelling time di pelabuhan di Indonesia telah menembus waktu sekitar sepuluh hari.

Dwelling time adalah lama waktu yang dihitung sejak barang dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar pelabuhan.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain, tingginya dwelling time di sejumlah pelabuhan di Indonesia disebabkan karena ketidaksiapan pelabuhan dalam mengantisipasi arus barang.  Menurutnya, arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, contohnya  selama tiga tahun terakhir baik domestik maupun internasional tumbuh sekitar 20%.  Akan tetapi infrastruktur yang tersedia belum dapat menampung pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut.

Berdasarkan data Iskandar, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 8,7 hari.  Hal itu lebih buruk dari negara-negara lain seperti Singapura memiliki dwelling time 1,5 hari, Hong Kong 2 hari, Prancis 3 hari, Los Angeles, AS 4 hari, Australia 3 hari, Port Klang, Malaysia 4 hari, dan Leam Chabang, Thailand 5 hari.

Atas tingginya dwelling time, kata dia, yang dirugikan adalah para pelaku usaha, baik itu pemilik barang, pelayaran, pelaku logistik, dan transportasi darat.  Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah operator pelabuhan karena peti kemas semakin lama di pelabuhan, tarifnya progresif semakin mahal dan memberikan kontribusi keuntungan bersih, tanpa ada investasi.

Sehubungan akan hal itu, direncanakan untuk mengintegrasikan empat pelabuhan besar (Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar) dalam sistem inaportnet. Inaportnet memungkinkan antar pelabuhan bertukar data dan informasi melalui portal elektronik yang terbuka. Inaportnet merupakan bagian dari national single windows (NSW) yang ditetapkan pada 2010.

Dengan penerapan inaportnet khususnya di laut, setidaknya bisa ditekan biaya logistik sekitar 30 persen. Rencananya inaportnet diimplementasikan pada pertengahan tahun, untuk saat ini sudah masuk ke sistem sebanyak tujuh perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar 60 persen dari total arus barang nasional. Sejalan dengan itu, akan disiapkan pula vessel traffic system untuk memantau lalu lintas kapal sehingga memaksimalkan pergerakan kapal yang lebih aman. (01/03/2014). Sumber : Jawa Pos
Read more