Thursday, 13 November 2014
Acara yang di ikuti oleh seluruh cabang dan anak perusahaan dari PT Pelindo III ini berlangsung meriah.Tahun ini sedikitnya ada 9 cabang olah raga dan seni yang dikompetisikan meliputi futsal, voli, tenis lapangan, bulutangkis, lari marathon, presentasi dan yel budaya perusahaan serta lomba menyanyi Pelindo III Idol.
Untuk cabang olah raga Badminton, PT PMS berhasil menyabet medali Emas kategori beregu mengalahkan juara bertahan yaitu BJTI. Pertandingan berlangsung menegangkan dan seru. Martin Ade - Ahmad, Arif Wibowo - Dimas Kurniawan, serta Yuzak OC - Apriantono berhasil menyumbangkan 1 medali emas untuk PT PMS. Selain beregu, Tim Badminton juga berhasil mendapatkan medali perak untuk Badminton perorangan yang berhasil disabet oleh Yuzak OC - Apriantono, dan medali perunggu kategori perorangan diraih oleh Arif Wibowo - Dimas Kurniawan.
Dalam Olah Raga cabang lain, PT PMS berhasil mendapatkan medali perunggu untuk kategori Lari Marathon yang diraih oleh Mubarid, serta untuk lomba menyanyi Pelindo III Idol, Supriyanto berhasil mempersembahkan medali perak untuk PMS sebagai solo dangdut pria.

Read more
Thursday, 06 November 2014

Dengan mengusung tema “Merajut Semangat Kebersamaan dan Sportivitas Untuk Mewujudkan Budaya Perusahaan Yang Unggul, cabang serta anak perusahaan Pelindo III berpartisipasi memberikan pertunjukkan terbaiknya. Acara dimulai dari pertunjukkan defile 28 kontingen. Masing-masing membawakan yel budaya perusahaan dengan berbagai atraksi. PT PMS sendiri menampilkan yel berupa tarian Saman yang di kreasi oleh Tim. Dengan memakai kostum warna merah beserta aksesoris topi, Tim PMS memberikan penampilan terbaiknya dengan lincah dan kompak.

Acara yang dimulai dari tanggal 5 hingga 9 November ini, kemenangan bukan menjadi hal utama bagi peserta yang merupakan cabang dari 7 Provinsi Wilayah kerja Pelindo III, dan Anak Perusahaan ini. Bapor Gathering menjadi bentuk komitmen perhatian perusahaan pada kesejahteraan pegawai dari sisi olah raga dan kesehatan. Tahun ini sedikitnya ada 9 cabang olah raga dan seni yang dikompetisikan meliputi futsal, voli, tenis lapangan, bukutangkis, lari marathon, presentasi dan yel budaya perusahaan serta lomba menyanyi Pelindo III Idol.

Read more
Tuesday, 04 November 2014

Acara yang dimulai pukul 06.30 itu diawali dengan khataman Qur’an dan dihadiri oleh para tamu undangan yang dari Manager Pelayanan Kapal Tanjung Perak, GM Tanjung Perak, Kepala Otoritas Pelabuhan dan beberapa jajaran mewakili direksi dari Pelindo III turut hadir dalam peresmian kapal  buatan tahun 2002 milik Logindo Faithful  ini. Moch Chairoel Anwar selaku Dirut PT Pelindo Marine Service memberikan sambutannya. Dalam sambutannya, Chairoel mengatakan bahwa kehadiran KT Kresna ini untuk mengimbangi kebutuhan akan Kapal Tunda di Tanjung Perak. Saat ini kebutuhan untuk Kapal Tunda sendiri di Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 15 unit, dan PT Pelindo Marine telah memenuhi kebutuhan tersebut.

Peresmian yang di tandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Manager Operasional PT Pelindo Marine Service Joko Priyono dan Manager Pelayanan Kapal PT Pelindo III Cab Tanjung Perak, Bapak Bambang Suharto dengan disaksikan Direksi PT Pelindo Marine Service, dan para undangan. Kapal jenis Semi Supply Vessel ini mampu berjalan dengan kecepatan 10 Knots dengan tenaga mesin 2 X 1600 HP. Selain itu kapal berjenis Harbourtug ini mempunyai system propulsi zpeller dimana kapal bisa berputar hingga 360 derajat. Di akhir Sea Trial nya, kapal milik PT Pelindo Marine Service ini menguji coba kelengkapan safety salah satunya adalah alat pemadam kebakaran dan semuanya berjalan dengan baik “dari segi kelengkapan sudah oke, mesin sudah bagus, termasuk kelengkapan safety. kapal sudah siap beroperasi.” Ujar Chairoel.

Read more
Wednesday, 29 October 2014


 

PT Pelindo Marine Service mengadakan acara Sosialisasi tentang Reception Facilities bersama Kementrian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut serta Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Acara yang bertajuk “Sosialisasi Pengelolaan Limbah Dari Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak” ini diadakan di Hotel Bumi Hyatt Surabaya. Perwakilan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut memberi sambutan sekaligus membuka acara yang di mulai dari pukul 08.30 hingga pukul 2 siang ini. beberapa pembicara di undang untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai  Reception Facilities. Diantaranya dari Kementrian Lingkungan Hidup yang memberikan Materi mengenai Implementasi UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah LH No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan. ”Proses pengelolaan limbah bahan berbahaya & beracun (B3) yaitu dengan cara Reduksi, yaitu bagaimana limbah yang di hasilkan oleh kapal tersebut sedikit. Setelah reduksi dilakukan penyimpanan, lalu pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan terakhir penimbunan.”

 Direktur Utama PT Pelindo Marine Service, Moch Chairoel Anwar juga berkesempatan memberikan pemaparan kepada undangan yang sebagian besar adalah anak perusahaan Pelindo III dan user dari Reception Facilities PT Pelindo Marine Service  mengenai Fasilitas Pengelolaan Limbah dari Kapal di Pelabuhan/Reception Facilities. “Dasar hukum Kita adalah Keputusan Menteri LH No.435 tentang ijin Pengumpulan Limbah B3, Perjanjian Kerjasama Serah Kelola Reception Facility(RF) antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Pelindo Marine Service, No.0501/173/PIII-2012, tanggal 21 November 2012 dan terakhir dasar hukumnya adalah Surat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak tentang Persetujuan Pengoperasian Reception Facility di Pelabuhan Tanjung Perak, oleh PT Pelindo Marine Service, No. DP/02/01/03/OPTR-14 tanggal 13 Februari” Ujar Chairoel Anwar Direktur Utama PT Pelindo Marine Service saat mengisi acara sosialisasi Reception Facility

Read more
Thursday, 19 June 2014
Surabaya - Director of  PT Pelindo Marine Service Chairoel Anwar with Chris P Wanda (Head of Tanjung Perak harbor master), Christina (Head of Marine Inspection), and Sahat (head of the Port Authority) for two (2) consecutive days until Wednesday, 06/19/2014 Thursday, 19/06/2014 at shooting with the event executing Secret Clinic Herbal Extract. Talkshow quiz show (8:00 pm) hosted by Tessa Kaunang looks at the treatment of various diseases using herbal ingredients.

In the event, Managing Director of PMS introduce daily activities at Tanjung Perak Environment with. Shooting for 2 (two) days ats done in different vessels. If on the first day done on Ship Tourism Artama III, whereas in the second day of shooting done on Ship Delay (KT.Bima 333).

During the shooting process can be said to be running pretty smoothly, even though occasionally there are some shots that have to be repeated, but with the weather conditions are quite hot, do not release them in the spirit of giving information about the activities at Tanjung Perak Environment.
Read more
Wednesday, 11 June 2014
Begitu strategis dan pentingnya Selat Malaka, selama ini telah di sia siakan Pemerintah Indonesia. Akibatnya negara ini harus kehilangan potensi pendapatan puluhan triliun rupiah setiap tahunya dari potensi ekonomi selat yang menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia yang dilalui lebih dari 90.000 kapal berbagai ukuran setiap tahunnya dengan muatan kargo dan minyak dari seluruh dunia. 
 
Meski Indonesia memiliki sebagian besar atas wilayah Selat Malaka, namun negara ini tidak berdaya menghadapi Singapura dan Malaysia dalam pemanfaatan potensi ekonomi selat tersebut. Dua negara itu, khususnya Singapura sejak lama menikmati puluhan triliun rupiah setiap bulanya dari bisnis pelayaran dan perkapalan di Selat Malaka.
 
Dari usaha jasa pandu kapal saja, Singapura disinyalir memperoleh separuh dari omset bisnis itu atau sekitar 30 trilun rupiah setiap tahunnya. Dengan asumsi jumlah kapal yang melalui Selat Malaka pertahun sebanyak 90 ribu kapal berarti sebulanya 7.500 kapal yang lalu lalang dan jika jasa pandu kapal 65.000 dollar AS per kapal maka jika ada 90 ribu kapal berarti omset bisnis ini pertahun mencapai 58 triliun rupiah. Bila Singapura mengelola separuh dari omset tersebut maka pendapatan negeri kota itu sekitar 30 triliun rupiah per tahun, sisanya dibagi Malaysia dan Indonesia.
 
Singapura juga menikmati pendapatan dari biaya lego jangkar dan labuh kapal yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya. Negara itu juga menikmati pendapatan dari penjualan air bersih dan Bahan Bakar Minyak yang nilainya juga mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya.
 
Indonesia yang memiliki sebagian besar atau sekitar 80 persen wilayah Selat Malaka ironisnya hanya menjadi penonton dan ironisnya lagi malah menjadi pemasok barang barang yang dijual Singapura ke atas kapal asing tersebut, contohnya air bersih dan Bahan Bakar Minyak serta gas.
 
Salah satu Pejabat di Kementrian Perhubungan, Capt. Purnama S. Meliala menyadari kalau Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan triliun rupiah setiap bulanya dari potensi ekonomi Selat Malaka disebabkan ketidakmampuan negara menangkap peluang tersebut. Dari usaha jasa pandu, Indonesia ketinggalan jauh disbanding Singapura bahkan negara ini baru menyatakan siap mengelola bisnis jasa pandu kapal pada tahun 2008 dan ironisnya hingga saat ini jasa pemandu Indonesia yang jumlahnya hanya puluhan tersebut lebih banyak menganggur karena kapal asing lebih memilih jasa pemandu dari Singapura dan Malaysia. Pasalnya, pemandu Indonesia belum banyak yang memiliki sertifikat IMO (International Maritime Organization) sehingga diragukan keahlianya dalam memandu kapal.
 
Untuk memaksa kapal kapal asing tersebut memakai jasa pemandu dalam negeri, Indonesia telah berulang kali membuat regulasi. Pertama tahun 2007 dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut (Hubla)  Nomor: PU.63/1/8/DJPL.07 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa di Selat  Malaka dan Selat Singapura. Dalam SK tersebut disebutkan wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai perairan pandu ditetapkan dengan batas-batas yang meliputi sebelah utara Tanjung Balai Karimun sampai perairan sebelah utara Pulau Batam. 
 
Setahun kemudian, Pemerintah juga membuat Undang Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 yang di dalam pasal 198 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemerintah dapat menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. Artinya, setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa itu wajib menggunakan jasa pemanduan”.
 
Celakanya, aturan tersebut justru dimanfaatkan untuk kapal yang hanya melintasi perairan dalam negeri yang mengangkut muatan kargo antar daerah. Sedangkan bagi kapal asing yang lebih banyak lalu lalang di Selat Malaka yang potensinya justru lebih besar tidak disentuh.
 
Padahal kapal kapal asing tersebut, menurut Purnama banyak yang melewati perairan Indonesia yang mestinya sesuai dengan Undang Undang nomor 17 tahun 2008 harus dipandu oleh pemandu dari Indonesia.. Kondisi tersebut mengalami pembiaran cukup lama, padahal aksi pemandu dari negara asing mestinya di hentikan karena Illegal.

Pengamat industri pelayaran dan pelabuhan, Sungkono Ali, menilai hingga saat ini memang ada kesemrawutan dalam usaha kegiatan pemanduan di Selat Malaka yang memiliki panjang 245 Mil itu. Padahal sudah jelas, 80 persen wilayah Selat Malaka merupakan wilayah Indonesia yang seharusnya kewenangan kepanduan dilakukan Indonesia.

Sungkono Ali yang juga Ketua Umum Lembaga Kelencaran Arus Barang Indonesia (Likabindomenyebut selama ini tidak kurang dari 90 ribu kapal berbagai ukuran melintas di selat malaka per tahun atau 7.500 kapal per bulannya tanpa pemanduan dari petugas Indonesia. Akibatnya, potensi pemanduan kapal di selat itu diambil alih tenaga dan kapal pandu dari Singapura dan Malaysia secara illegal karena mereka memandu kapal-kapal itu melewati wilayah perairan Indonesia sehingga potensi pendapatan negara menjadi hilang.

Senada dengan Sungkono, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Djasarmen Purba mengatakan, aksi jasa pemandu dari Singapura dan Malaysia yang melintasi perairan Indonesia sudah melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia di wilayah tersebut. Ironisnya, kondisi tersebut terus dibiarkan dan sudah berlangsung lama. Padahal, Indonesia sudah memiliki petugas pemandu untuk lalu lintas laut.

“Sudah saatnya Pemerintah Indonesia bersikap tegas atas aksi illegal pemandu asing di perairan Indonesia dan negara ini juga harus sudah siap mengambil alih bisnis jasa pandu kapal tersebut dengan menyiapkan infrastruktur serta sumber daya manusianya,” kata Djasarmen. 
Ketua Kadin Batam yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia, Nada Faza Soraya mengatakan, harus ada keinginan politik yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih potensi maritime di Selat Malaka yang selama ini dinikmati Singapura serta Malaysia. Untuk itu, dibutuhkan perangkat dan infrastruktur yang cukup. Misalnya, harus disediakan tenaga ahli pemandu kapal yang professional dan diakui secara internasional dengan adanya sertifikat keahlian dari IMO. Kemudian pemerintah harus menyerahkan pengelolaan jasa pemanduan tersebut pada perusahaan yang memiliki pengalaman seperti Pelindo.
Perangkat pendukung juga harus disiapkan seperti operator radio, crew station, administrasi kantor dan lainnya. Kedua, penyiapan sarana dan perasarana yang meliputi hardware dan softare. Hardware seperti stasiun dan kapal-kapal pandu dan kelengkapannya harus baik begitu pula terhadap software seperti pengetahuan hukum nasional dan internasional, system operasi, system administrasi dan marketing serta tarif. Sangat penting juga dilakukan marketing dan sosialisasi imternasional melalui berbagai organisasi internasional seperti IMO, IMPA dan Duta Besar Negera Tetangga.
Nada Optimistis bisnis jasa pandu kapal ini akan member pemasukan pada negara cukup besar seiring makin banyaknya kapal kapal asing yang melintasi selat malaka. Jumlah kapal tersebut hingga saat ini diperkirakan sekitar 10.000 kapal pertahun yang terdiri dari berbagai ukuran. Jika pemerintah bisa mengelola setengah dari omset bisnis pelayaran dan perkapalan tersebut maka sudah bisa dipastikan penerimaan negara bisa mencapai 100 triliun rupiah setiap tahunnya dan dengan demikian negara ini bisa membangun industri maritime yang kuat.

SUMBER : http://wikileaks-wikileaksindonesia.blogspot.com/ 
Read more