Monday, 06 May 2013

Keberadaan portal pelayaran tambatan kapal di Tanjung Perak secara online belum banyak diketahui oleh pelaku usaha. Padahal portal yang diluncurkCan oleh  PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Tanjung Perak ini salah satunya membahas soal transmitter atau perangkat elektronik untuk memantau pergerakan kapal.

Transmitter atau alat tersebut difungsikan untuk memonitor atau mengetahui posisi maupun schedule (jadwal) kunjungan kapal. Hal ini untuk membantu operator pelabuhan untuk mengurangi waiting time yang masih mencapai 1-1,5 hari.

Ketua Indonesia Nasional Shipowner Association (INSA) Cabang Surabaya, Stenven Henry Lasawengen mengatakan jika keberadaan alat tersebut sangat dibutuhkan. “Tetapi sejauh ini belum ada kapal di Indonesia yang sudah menggunakan transmitter padahal itu sangat diperlukan,“ kata Stenven, kemarin

Stenven mengakui, portal yang di-launching pleh Pelindo III Cabang Tanjung Perak sebatas pelayanan.  Tetapi dia berencana melakukan pembicaraan dengan Pelindo III untuk mengetahui soft ware atau perangkat lunak transmitter tersebut.

“Kami perlu tahu, apakah transmitter itu sudah termasuk navigasi atau berbeda dalam artian, ada alat khusus. kalau memang transmitter itu tergolong baru, kita perlu mngetahui lebih detail,” ungkapnya.

INSA memandang kebutuhan akan transmitter itu sangat penting. Sebab alat ini tidak hanya untuk mengetahu posisi dan schedule kapal saja. Pelindo III Cabang Tanjung Perak, menyebutkan bila ada transmitter ini bisa mendeteksi muatan, bobot kapal, dan tahun pembuatanya.

Seperti yang disampaikan Senior Manager Sistem Informasi Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Hariyana  awal bulan ini menyebutkan transmitter sudah saatnya dimiliki oleh semua kapal. Ini untuk memudahkan Pelindo memantau pergerakan, meskipun jangkauannya hanya 25 mil laut.

Penggunaan transmitter ini diharapkan bisa menjadi pioneer bagi pelayaran nasional. Masalahnya kapal yang berlayar di Indonesia rata-rata feeder dan belum menggunakan transmitter

“Bila perlu kita (Pelindo III dan INSA Surabaya) yang memulai untuk menggunakan transmitter ini,” lanjut pria asal Manado itu.

Dia juga berharap transmitter ini bisa berkembang tidak hanya sebatas 25 mil laut saja. Tetapi bisa terhubung dengan internet , sehingga perannya menyerupai black box menyerupai pesawat.

Sumber : Radar Surabaya

 

Read more
Sunday, 05 May 2013

Manajemen PT Pelindo Indonesia (Pelindo) III Gresik diprotes oleh Indonesia National Ship Owner’s Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia. Mereka kecewa dengan pemberian keistemewaan kepada salah satu perusahaan untuk mengelola satu diantara tiga crane bongkar muat batu bara di pelabuhan curah PT Gresik Jasatama (GJT).

INSA mendesak manajemen PT Pelindo untuk mengkaji ulang penunjukan langsung tersebut. Sebab penunjukan langsung salah satu perusahaan (untuk mengelola satu crane) tanpa tender tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Ketua INSA Kasir Ibrahim menjelaskan, dalam kontrak yang diteken manajemen Pelindo, perusahaan operator crane ditargetkan untuk menyelesaikan bongkar muat 800 ton per tahun. Karena diberi target, perusahaan operator crane itu tidak mau melayani bongkar muat untuk batu bara yang tidak berasal dari kelompok usahanya.

Karena dua crane yang lain overload, akibatnya terjadi penumpukan kapal yang antre menunggu bongkar muat batu bara hingga beberapa minggu,sehingga banyak pelaku usaha di pelabuhan yang merasa dirugikan

General Manager PT Pelindo III Gresik Machmud Syamsudin mengakui, ada surat keberatan dari sejumlah asosiasi yang selama ini menjadi rekanan di pelabuhan. Syamsudin menyampaikan, persoalan tersebut telah diselesaikan.

Namun saat dikonfirmasi, Kasir mengatakan bahwa pihak Pelindo memang telah mengundang semua asosiasi, namun belum ada titik temu soal penunjukan langsung salah satu perusahaan tanpa tender. Semua asosiasi meminta dilakukan tender secara terbuka, tegasnya.

Sumber : Jawa Pos

 

Read more
Friday, 03 May 2013

Ketua Umum Indonesia Nasional Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan nilai Investasi kapal itu akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan ruang muat kapal dan peremajaan armada.

Selama Maret 2005-Maret 2013, menurutnya, jumlah kapal niaga nasional sebanyak 6.006 unit atau tumbuh 99,2% menjadi 12.047 unit. Bahkan dari sisi gross tonnage (GT), dia menyatakan jumlah itu meningkat dari 5,67 juta GT menjadi 17,11 juta GT.

“Karena itu tak salah jika sekarang pelayaran kita menjadi bidikan investasi negara lain. Kedepan, industri ini telah dilihat sebagai tambang emas utama di Asia Tenggara,”katanya dalam  sambutan The Indonesia International Shipbuilding,Offshore,Marine,Machinery and Equipment Exhibition & Conference 2013 Kamis (2/5).

Sebagai perbandingan, Kementrian Perhubungan mencatat jumlah kapal sejak penerapan asas cabotage sudah naik dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 11.784 unit per Oktober 2012.

Carmelita menegaskan implementasi asas cabotage sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2005 dan Undang-Undang (UU) No.17/2008 tentang Pelayaran memberi dampak ekonomi dan investasi besar terhadap masyarakat.

Dia mengutip data Bank Dunia yang mengumumkan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini hingga dua basis poin menjadi 3,3% dari sebelumnya 3,5% karena berlarut-larunya resesi zona Eropa.

Bank Dunia juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar satu basis poin menjadi 6,2% dari sebelumnya 6,3%. Laporan itu, katanya menggambarkan bahwa situasi perekonomian global tahun ini masih belum akan pulih.

“Krisis di zona Eropa dan Amerika Serikat yang merambat ke Zona Asia telah berdampak terhadap sektor perekonomian Indonesia,tidak terkecuali industri pelayaran nasional, khususnya pada kegiatan angkutan ke luar negeri,” paparnya.

Namun, Carmelita mengungkapkan industri pelayaran yang bergerak pada angkutan dalam negeri patut bersyukur karena pangsa pasar pelayaran dosmetik masih cukup solid.

Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional asas cabotage, terjaganya pertumbuhan ekonomi domestik serta meningkatnya perdagangan antarpulau.

INSA juga mencatat pangsa muatan angkutan laut dalam negeri selama 2012 tumbuh 10,9% dari tahun sebelumnya. Selama periode itu, muatan laut domestik mencapai 355 juta ton dibandingkan dengan 2011 sebanyak 320 juta ton.

Namun, dia menegaskan pertumbuhan itu belum maksimal karena penyediaan infrastruktur penunjang industri pelayaran nasional berjalan lambat.

Akibatnya, dia menilai banyak potensi devisa yang menguap keluar negeri. “Kami mencatat,lebih dari Rp 120 triliun potensi devisa dari ongkos angkut komoditas ekspor dan impor menguap tiap tahun. Belum termasuk sumber devisa dari sektor galangan dan indstri lainnya,”ujarnya.

Dia menegaskan minimnya kondisi infrastruktur transportasi laut juga berdampak terhadap daya saing logistik nasional. Carmelita menilai tarif pelayaran yang cenderung turun tidak diimbangi oleh penurunan biaya logistik nasional karena biaya kepelabuhan dan darat cenderung meningkat.

Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 14% terhadap total penjualan, jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan yang berada pada level 10%-12%.

Dia menyatakan pihaknya terus mendorong agar infrastruktur penunjang transportasi laut dikembangkan sesuai dengan kondisi geografis Indnesia sebgai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara.

Sumber : Bisnis Indonesia

 

 

Read more
Thursday, 02 May 2013

Harapan wakil presiden Boediono 2 tahun silam tampaknya tak terpenuhi seluruhnya hingga hari ini. Keinginannya adalah pembenahan sistem logistik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Boediono menyampaikan harapanya di Indonesia Logistics Summit pada November 2011 yang digelar bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Kementrian bidang Koordinator Perekonomian. Setelah 2 tahun berlalu perubahan penting dalam pembenahan logistik masi berjalan lambat.

“Tingginya biaya logistik telah membuat ekonomi Indonesia menjadi terpecah-pecah , “kata Boediono dalam sambutannya saat itu, seperti dilansir dalam situs resmi Kadin. “Daerah-daerah yang jauh dari pusat menderita karena membayar barang lebih mahal.”

Wakil Presiden menginginkan pembenahan sistem logistik nasional dengan skema kemitraan pihak swasta. Alasannya jelas, dana pemerintah yang terbatas. Perbaikan system logistik, sambungnya, akan mendukung integrasi ekonomi nasional. Masalah logistik adalah satu satu soal yang musti dibenahi secara berkelanjutan.

Bahkan dalam acara yang sama, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan permasalahanya bukan hanya biaya logistik yang tinggi, tetapi juga konektivitas nasional yang belum terintegrasi. “pelaku usaha membutuhkan kelancaran arus barang secara efektif dan efesien.”

Sat itu, Kadin menilai biaya logistik yang dikeluarkan pengusahan di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan  biaya kawasan Asia Tenggara, yang mencapai 17%. Catatan organisaasi itu memperlihatkan bahwa angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan singapura yang mencapai 6%, Filipina sekitar 7% dan Malaysia sekitar 8%.

Asosiasi pengusaha tersebut menginginkan penguranagn biaya logistic dapat ditekan menjadi 10%. Mereka berpendapat tingginya biaya logistic dapat berpengaruh pada rendahnya daya saing industry.

Akibat yang ditimbulkan pun bermacam-macam. Mulai membanjirnya arus impor barang murah, perbedaan harga yang mencolok antara jawa dengan luar jawa hingga tingginya harga barang yang musti dibayar konsumen.

“Sistem logistik di Indonesia harus mampu mendukung peningkatan daya saing pelaku bisnis,”kata Suryo. “Jika pembangunan infrastruktur bisa cepat, maka akan menguntungkan kegiatan industri dan perdagangan.

Menjawab berbagai masalah itu pemerintah pada akhir Maret 2012, menerbitkan Peraturan Presiden No.26/2012 tetntang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional.

Dalam aturan itu, pemerintah menyatakan diperlukanya infrastruktur logistik dalam rangka pembenahan sektor tersebut. Ini terjadi dari simpul dan mata rantai logistik yang berfungsi untuk menggerakkan barang dari titik asal ke titik tujuan.

Dalam keterangannya, aturan itu juga menginginkan adanya perubahan paradigma “kapal mengikuti perdagangan” menjadi “kapal mempromosikan perdagangan.”

Masalahnya, aturan yang tercetak itu tak serta merta menjawab persoalan logistik yang demikian kompleks. Salah satu kritik datang dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)

SUMBER : Bisnis Indonesia

Read more
Wednesday, 01 May 2013

PT Pelabuhan Indonesia III menunjuk perusahaan asal Finlandia, Konecranes Finland Corporation, untuk menyediakan peralatan bongkar muat di Terminal Multipurpose Teluk Lamong Surabaya.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III Edi Priyanto menjelaskan Konecranes Finland Corporation ( KFC) akan menyediakan sejumlah alat bongkar muat dengan nilai kontrak mencapai US$ 65,998 juta atau setara Rp 641,3 miliar.

“Perusahaan asal Finlandia yang menang lelang dan proses pemotongan pelat pertama produksi ship to shore dilakukan di China. Total semua alat bongkar muat dari beberapa perusahaan asing mencapai Rp 1,5 triliun,” ujarnya kepada Bisnis Minggu (28/4).

Dia menjelaskan perusahaan Finlandia itu juga menggandeng perusahaan subkontraktor asal China Jiangsu Hailong Heavy Machinery Co Ltd guna melakukan pemotongan pelat dan perakitan ship to shore crane.

Menurutnya, perusahaan KFC dijadwalkan mendatangkan 10 unit alat ship to shore (STS) crane yang akan diselesaikan dalam dua tahap yaitu lima unit STS pada 2014 dan lima unit, STS pada 2016.

Selain itu, perusahaan spesialis peralatan bongkar muat asal Finlandia itu juga akan mengerjakan 20 unit automatic stacking crane (ASC) dan lima unit straddle carrier (SC).

Menurut rencana, ungkapnya, sebanyak 10 unit stacking crane dan lima unit SC akan didatangkan pada 2014 serta 10 unit ASC akan diselesaikan pada 2016.

Edi menuturkan KFC menyisihkan peserta lelang dari beberapa negara seperti China dan Korea Selatan. Saat ini, Pelindo III juga menggandeng perusahaan asal Perancis Gaussin SA untuk mendatangkan 50 unit  automated terminal tractor (ATT) senilai US$ 10,850 juta.

Dia menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan asal Australia, Realtime Business Solution PTY Ltd untuk menyediakan sistem informasi dan teknologi dengan nilai      US$ 8,255 juta.

Menurutnya, proyek pengadaan alat bongkar muat yang menghabiskan anggaran Rp.1,5 triliun itu digunakan secara bertahap pada saat Terminal Multipurpose Teluk Lamong beroperasi pada Triwulan II/2014.

PT Pelindo III, imbuhnya, menunjuk sebuah perusahaan pengawas pengadaan alat bongkar muat asal Perancis Bureau Veritas guna melakukan pengawasan. Menurutnya, Bureau Veritas Cabang China akan melakukan pengawasan dan inspeksi pengerjaan sejumlah alat bongkar muat dan memberikan pelaporan kepada pihak Bureau Varietas Indonesia.

Pengawasan akan dilakukan oleh 20 orang petugas dari Bureau Veritas China untuk menjamin kesesuaian spesifikasi peralatan bongkar muat yang dipesan. Dia juga menyatakan PT Pelindo III juga merupakan pengelola pelabuhan pertama yang menggunakan ASC di Indonesia.

Penggunaan alat bongkar muat itu dapat menghemat biaya operasional, biaya bahan bakar serta ramah lingkungan. Bila menggunakan ASC, imbuhnya, alat bongkar muat itu dioperasikan dengan tenaga listrik tanpa bahan bakar minyak jenis solar.

Pengoperasian kegiatan lift on dan lift off peti kemas di lapangan penumpang atau container yard (CY) menggunakan ASC berpenggerak elektrik yang beroperasi secara otomatis.

Sumber : Bisnis Indonesia

 

Read more
Tuesday, 30 April 2013

Pelabuhan Teluk Bayur yang sebelumnya bernama Emmahaven ini dibangun sejak zaman kolonial Belanda sekitar 1888 – 1893 yang berfungsi sebagai pintu gerbang antarpulau serta ointu gerbang ekspor impor dari dan ke Sumatra Barat.

Pelabuhan itu dulu berpondasi kayu. Pengembangan pernah dilakukan di pelabuhan yang terletak di sebelah barat Padang itu dalam waktu 1988 – 1992. Pelabuhan yang berada dibawah Pelindo II itu terkesan terbengkalai tak terurus hingga pertengahan 2011.

Akhirnya, Pelindo II berusaha memugar kembali pelabuhan dan mengembalikan kejayaan satu-satunya pelabuhan di Sumatra Barat itu.

Pelindo II merevitalisasi Pelabuhan Teluk Bayur menjadi terminal peti kemas dengan total investasi sekitar Rp. 1,76 triliun selama periode 2011 – 2016.

Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menuturkan saat ini investasi yang telah ditanam di terminal seluas 48.886 m2 itu mencapai Rp. 675 miliar.

“Investasi terbesar berada di pengembangan peti kemas dengan total Rp.250 miliar. Teluk Bayur pun berubah wajah dari dulu berpondasi kayu kini menjadi pelabuhan berpondasi beton. Bahkan, Pelabuhan Teluk Bayur telah menjadi terminal peti kemas pertama di Sumatra Barat.

Saat ini, pelabuhan itu memiliki 12 unit dermaga dengan total panjang 1.613 m. Selain itu, Teluk Bayur ini juga telah dilengkapi beberapa fasilitas penunjang, seperti gantry luffing crane, gantry jib crane, wheel loader, dan berbagai ekskavator lainnya.

Pelindo II bersyukur mampu menyelesaikan perbaikan pelabuhan sehingga mampu memenuhi permintaan pasar. Bahkan, pembenahan demi pembenahan dilakukan BUMN itu untuk menggenjot kinerja pelabuhan. “Investasi akan terus dilanjutkan hingga 2016 mendatang.

Perseroan menargetkan laba bersih Teluk Bayur harus tumbuh hampir 400% menjadi Rp. 150 miliar tahun ini. Lokasi pelabuhan sebagai salah satu dari sedikit pelabuhan yang ada di punggung barat Pulau Sumatra turut menjadikan pelabuhan tersebut sebagai aset yang potensial dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sumber : Bisnis Indonesia

Read more